BAB 7: EKONOMI PANCASILA-ISLAM SEBAGAI "SISTEM SENDIRI"

Salah satu jebakan intelektual yang paling sering menjerat diskursus tentang ekonomi Pancasila maupun ekonomi Islam adalah kecenderungan memposisikan keduanya sebagai varian dari sistem yang sudah ada — semacam "kapitalisme dengan wajah lebih ramah" atau "sosialisme dengan bumbu agama". Bab ini berargumen bahwa sintesis Pancasila-Islam, jika dirumuskan secara konsisten, layak diperlakukan sebagai sistem ekonomi tersendiri (sui generis) dengan basis epistemologis, aksiologis, dan institusionalnya sendiri.

A. Bukan Kapitalisme, Bukan Sosialisme, Bukan Sekadar "Jalan Tengah"

Klaim bahwa ekonomi Pancasila atau ekonomi Islam adalah "jalan tengah" (middle way) antara kapitalisme dan sosialisme sering diulang, tetapi label ini sesungguhnya menyesatkan karena ia tetap menempatkan kedua sistem Barat tersebut sebagai kutub rujukan utama — seolah-olah Pancasila-Islam hanyalah titik kompromi di garis linear antara keduanya, bukan sebuah paradigma dengan aksioma dasarnya sendiri.

Perbedaan mendasar terletak pada aksioma tentang manusia dan kepemilikan. Kapitalisme berangkat dari aksioma homo economicus — individu rasional yang memaksimalkan kepentingan diri, dengan hak milik pribadi yang nyaris absolut, dan pasar sebagai mekanisme koordinasi utama tanpa perlu rujukan nilai eksternal (nilai ditentukan secara subjektif oleh preferensi individu). Sosialisme (khususnya varian Marxian) berangkat dari aksioma bahwa kepemilikan pribadi atas alat produksi adalah sumber eksploitasi, sehingga kepemilikan kolektif/negara atas alat produksi menjadi solusi struktural, dengan perencanaan terpusat menggantikan mekanisme pasar.

Ekonomi Pancasila-Islam menolak kedua aksioma tersebut secara fundamental. Ia tidak berangkat dari individu yang berdiri sendiri (sebagaimana kapitalisme) maupun dari kelas sebagai unit analisis utama (sebagaimana sosialisme Marxian), melainkan dari konsep manusia sebagai khalifah (pengemban amanah) yang hidup dalam jalinan kekeluargaan dan tanggung jawab sosial. Kepemilikan bukan hak absolut individu (berbeda dari kapitalisme) maupun sesuatu yang inheren buruk yang harus dihapuskan (berbeda dari sosialisme), melainkan amanah (mal Allah) yang dititipkan kepada manusia dengan fungsi sosial melekat padanya.

Contoh konkret: Dalam kapitalisme murni, sebuah sumur minyak yang ditemukan di tanah milik pribadi sepenuhnya menjadi hak individu pemilik tanah untuk dieksploitasi dan dijual sesuai mekanisme pasar tanpa batas. Dalam sosialisme, sumur tersebut otomatis menjadi milik negara/kolektif dan dikelola melalui perencanaan pusat. Dalam kerangka Pancasila-Islam, sumber daya alam strategis semacam ini — sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ("bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara") sekaligus konsep fiqih bahwa sumber daya alam yang melimpah (al-mal al-'am) adalah milik bersama umat (dalam hadis Nabi disebutkan manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api, yang oleh ulama fiqih kontemporer diperluas maknanya mencakup sumber daya strategis) — dikuasai negara bukan untuk kepentingan negara itu sendiri, melainkan sebagai wali amanah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan skema bagi hasil, subsidi, dan redistribusi yang secara eksplisit berorientasi pada kesejahteraan kolektif, bukan sekadar pendapatan fiskal negara semata.

Karena itu, menyebut sistem ini "jalan tengah" sesungguhnya merendahkan orisinalitasnya. Ia lebih tepat dipahami sebagai sistem dengan pusat gravitasinya sendiri — kekeluargaan dan amanah — yang kebetulan menghasilkan beberapa fitur yang tampak "di tengah" ketika dilihat dari kacamata dikotomi Barat, tetapi sesungguhnya lahir dari logika internal yang sama sekali berbeda.

B. Orisinalitas Sistem: Akar Lokal, Nilai Universal Islam, dan Konteks Global

Orisinalitas ekonomi Pancasila-Islam dapat dilihat dari tiga lapisan sumber yang menyatu di dalamnya.

Lapisan akar lokal merujuk pada nilai-nilai kearifan asli Nusantara yang telah lama mempraktikkan prinsip kekeluargaan dan gotong royong jauh sebelum negara-bangsa Indonesia modern berdiri — misalnya tradisi subak di Bali (sistem irigasi komunal berbasis musyawarah dan pembagian hasil yang adil), tradisi gotong royong dan sambatan di Jawa (kerja bersama tanpa upah untuk kepentingan komunitas), atau sistem lumbung desa yang berfungsi sebagai instrumen jaminan sosial tradisional terhadap kerawanan pangan. Mohammad Hatta secara eksplisit merujuk pada semangat koperasi dan kekeluargaan asli desa Indonesia sebagai inspirasi utama gagasan ekonomi Pancasila, bukan mengimpor mentah-mentah teori koperasi Barat.

Lapisan nilai universal Islam menyumbang kerangka syariah yang telah teruji lintas ruang dan waktu selama empat belas abad — instrumen zakat, wakaf, larangan riba, konsep maqashid syariah, dan etika bisnis Islam — yang memberi Pancasila landasan spiritual-etis dan seperangkat instrumen fiqih muamalah yang sudah matang secara doktrinal maupun praktik historis (sebagaimana dipraktikkan pada masa kejayaan ekonomi Islam klasik, misalnya institusi baitul mal pada masa Khalifah Umar bin Khattab).

Lapisan konteks global menyumbang kesadaran bahwa Indonesia beroperasi dalam sistem ekonomi dunia yang saling terhubung — sehingga sistem ini tidak bisa bersifat isolasionis atau anti-perdagangan internasional, melainkan harus mampu berdialog dengan realitas rantai pasok global, teknologi finansial modern, dan tata kelola ekonomi internasional, sambil tetap menjaga kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan semangat asli Pasal 33.

Contoh konkret dari sintesis tiga lapisan ini adalah perkembangan lembaga keuangan mikro syariah berbasis komunitas seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil) di Indonesia. BMT menggabungkan struktur koperasi (akar lokal — badan hukum dan semangat kekeluargaan koperasi Indonesia), instrumen keuangan syariah seperti murabahah, mudharabah, dan dana sosial baitul maal untuk zakat-infak-sedekah (nilai universal Islam), sekaligus beroperasi dalam kerangka regulasi jasa keuangan modern dan bahkan mulai mengadopsi platform digital untuk pembiayaan dan penghimpunan dana (konteks global). Tidak ada satu pun dari tiga lapisan ini yang bisa menjelaskan BMT secara utuh sendirian — inilah bukti bahwa sistem yang dihasilkan benar-benar orisinal, bukan sekadar tempelan.

C. Tipe-Tipe Kepemilikan dalam Sintesis Pancasila-Islam: Individu, Kolektif, dan Negara dalam Bingkai Amanah Ilahi

Salah satu keunggulan konseptual sintesis Pancasila-Islam adalah kemampuannya mengakomodasi tiga tipe kepemilikan sekaligus tanpa kontradiksi internal, karena ketiganya dipayungi oleh satu bingkai teologis yang sama: kepemilikan hakiki mutlak hanya milik Allah (al-mulk lillah), sedangkan kepemilikan manusia — dalam bentuk apa pun — bersifat derivatif dan mengemban amanah.

Kepemilikan individu (al-milkiyyah al-fardiyyah) diakui dan dilindungi dalam Islam — berbeda dari sosialisme yang menegasikannya — namun dibatasi oleh kewajiban sosial yang melekat (zakat, larangan menimbun/ihtikar, larangan riba, larangan israf/pemborosan berlebihan). Dalam kerangka Pancasila, ini setara dengan pengakuan hak milik pribadi dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, namun dengan fungsi sosial hak milik sebagaimana dijelaskan dalam berbagai produk perundang-undangan agraria Indonesia.

Kepemilikan kolektif (al-milkiyyah al-jama'iyyah) mencakup harta wakaf, harta yang dikelola koperasi, serta sumber daya yang dikuasai bersama oleh komunitas (misalnya hutan adat, tanah ulayat). Ini berpadanan langsung dengan semangat koperasi sebagai "soko guru perekonomian" dalam Pancasila serta pengakuan konstitusional atas masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat (2) UUD 1945).

Kepemilikan negara (al-milkiyyah al-'ammah/negara sebagai wali amanah) mencakup sumber daya alam strategis dan cabang produksi vital, yang dalam fiqih siyasah dikelola oleh baitul mal atas nama kemaslahatan umat, dan dalam Pancasila dikelola negara sesuai Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Contoh konkret yang mengilustrasikan bagaimana ketiga tipe ini beroperasi berdampingan: sebuah desa dapat memiliki sawah milik pribadi warga (kepemilikan individu, dikenai zakat pertanian saat panen), tanah wakaf produktif yang hasilnya dikelola nazhir untuk membiayai madrasah dan klinik desa (kepemilikan kolektif keagamaan), sumber mata air atau hutan lindung di sekitar desa yang dikuasai negara namun pemanfaatannya diatur untuk kepentingan warga sekitar melalui skema seperti Perhutanan Sosial (kepemilikan negara sebagai wali amanah), serta koperasi unit desa yang mengelola hasil pertanian secara kolektif untuk kepentingan anggotanya (kepemilikan kolektif ekonomi). Keempat bentuk kepemilikan ini hidup berdampingan secara harmonis dalam satu ekosistem ekonomi desa — sesuatu yang sulit dijelaskan secara koheren baik oleh kapitalisme murni (yang cenderung mendorong privatisasi semua aset) maupun sosialisme murni (yang cenderung menasionalisasi/mengkolektivisasi semua aset).

D. Perbandingan Paradigma: Kapitalisme, Sosialisme, Ekonomi Islam, Ekonomi Pancasila, dan Sistem Integratif

Dimensi	Kapitalisme	Sosialisme	Ekonomi Islam	Ekonomi Pancasila	Sistem Integratif Pancasila-Islam
Basis kepemilikan	Hak individu absolut	Kepemilikan kolektif/negara	Amanah Ilahi, individu dibatasi kewajiban sosial	Kekeluargaan, fungsi sosial hak milik	Amanah Ilahi + fungsi sosial konstitusional
Mekanisme alokasi	Pasar bebas	Perencanaan terpusat	Pasar dengan pengawasan hisbah	Pasar terkendali + peran negara pada sektor vital	Pasar bermoral dengan regulasi berkeadilan
Tujuan akhir	Maksimalisasi utilitas/laba	Kesetaraan kelas	Falah (dunia-akhirat)	Keadilan sosial	Falah dan keadilan sosial terpadu
Peran negara	Minimal (penjaga malam)	Maksimal (pengendali total)	Regulator (hisbah) + wali amanah harta umat	Regulator + pelaku pada cabang produksi vital	Regulator berkeadilan + wali amanah
Instrumen redistribusi	Pajak progresif (opsional, sering minim)	Nasionalisasi & subsidi total	Zakat, wakaf, larangan riba (wajib, sistemik)	Subsidi, BUMN, program sosial	Zakat-wakaf terintegrasi + kebijakan fiskal negara
Pandangan tentang laba/bunga	Bunga & laba sah tanpa batas	Laba pribadi dicurigai/dihapus	Riba haram, bagi hasil (mudharabah) dianjurkan	Tidak eksplisit melarang bunga, tapi menolak eksploitasi	Larangan riba + prinsip bagi hasil dan gotong royong
Contoh negara/praktik rujukan	AS (pasar bebas klasik)	Uni Soviet, Kuba	Praktik ekonomi Madinah era Rasulullah & Khulafaur Rasyidin	Indonesia era awal kemerdekaan (gagasan Hatta)	Indonesia kontemporer (aspirasional)

Tabel di atas menegaskan bahwa sistem integratif bukan rata-rata matematis dari kelima kolom lainnya, melainkan sintesis yang mengambil elemen terbaik dari ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila — dua sistem yang sesungguhnya sudah memiliki banyak titik temu secara independen — sambil secara sadar menolak aksioma dasar kapitalisme maupun sosialisme.

Contoh konkret perbandingan dalam praktik: perhatikan bagaimana keempat sistem menangani krisis pangan. Kapitalisme cenderung membiarkan harga pangan naik mengikuti mekanisme permintaan-penawaran murni tanpa intervensi (kecuali darurat). Sosialisme cenderung mengambil alih distribusi pangan sepenuhnya melalui rasioning terpusat. Ekonomi Islam mengaktifkan mekanisme hisbah untuk mencegah penimbunan (ihtikar) dan spekulasi harga, sambil mengaktifkan zakat dan sedekah darurat bagi yang paling terdampak, tanpa menetapkan harga secara paksa kecuali terjadi kecurangan nyata. Sistem integratif Pancasila-Islam menggabungkan operasi pasar oleh negara (Bulog, misalnya) untuk stabilisasi harga sebagaimana amanat Pasal 33, penindakan terhadap penimbun sesuai prinsip hisbah dan hukum persaingan usaha, serta penyaluran bantuan sosial dan zakat yang terkoordinasi untuk kelompok rentan — sebuah respons yang jauh lebih berlapis dibanding pendekatan tunggal kapitalisme maupun sosialisme.

E. Ciri-Ciri Khas Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Matriks Sintesis

Ciri Khas	Penjelasan Singkat	Contoh Penerapan
Kepemilikan sebagai amanah	Harta bukan hak mutlak, melainkan titipan dengan fungsi sosial	Wajib zakat bagi individu kaya + fungsi sosial hak milik dalam UUPA
Kekeluargaan sebagai asas produksi	Produksi diselenggarakan sebagai usaha bersama, bukan kompetisi individual semata	Koperasi, BUMDes, gotong royong pertanian
Pasar bermoral dengan pengawasan hisbah	Mekanisme pasar diakui, tapi diawasi agar tidak menyimpang secara etis	Larangan penimbunan, pengawasan persaingan usaha (KPPU) berbasis etika bisnis
Larangan riba dan spekulasi merusak	Keuntungan harus berasal dari aktivitas produktif riil, bukan bunga semata	Perbankan syariah, sukuk negara, larangan judi/maysir dalam regulasi keuangan
Redistribusi wajib dan sistemik	Distribusi kekayaan bukan filantropi sukarela semata, melainkan kewajiban struktural	Zakat sebagai potensi penerimaan negara/BAZNAS, pajak progresif, subsidi tepat sasaran
Negara sebagai regulator sekaligus pelaku strategis	Negara aktif pada sektor vital, tapi tetap membuka ruang usaha rakyat	BUMN pada energi, pangan, dan air; UMKM tetap didorong tumbuh
Falah dan keadilan sosial sebagai ukuran keberhasilan	Keberhasilan ekonomi diukur bukan sekadar PDB, tapi kesejahteraan holistik	Indeks Pembangunan Manusia + indikator berbasis maqashid syariah
Kemandirian di tengah keterhubungan global	Berdaulat secara ekonomi, tapi tidak isolasionis dari perdagangan dunia	Hilirisasi sumber daya alam, penguatan industri nasional, tetap aktif dalam perdagangan internasional

Matriks ini menunjukkan bahwa "keunikan" sistem Pancasila-Islam bukan terletak pada satu ciri tunggal yang tidak dimiliki sistem lain (karena beberapa elemen individual, seperti koperasi atau bank syariah, juga eksis di negara lain dalam konteks berbeda), melainkan pada konfigurasi dan koherensi internal dari kedelapan ciri ini yang saling menopang satu sama lain dalam satu bingkai nilai yang sama — amanah, kekeluargaan, dan keadilan sosial berbasis falah. Inilah yang menjadikannya layak disebut sebagai sistem ekonomi tersendiri, bukan sekadar hibrida eklektik dari sistem-sistem yang sudah ada.

No	Kode Link	Judul Topik
1	00112	Agunan pada Perbankan Syariah
2	00021	Akad Hawalah pada Perbankan Syariah
3	00024	Akad Ijarah pada Perbankan Syariah
4	00028	Akad Istishna' pada Perbankan Syariah
5	00033	Akad Kafalah pada Perbankan Syariah
6	00035	Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah
7	00051	Akad Murabahah pada Perbankan Syariah
8	00044	Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah
9	00047	Akad Qardh pada Perbankan Syariah
10	00053	Akad Salam pada Perbankan Syariah
11	00056	Akad Sharf pada Perbankan Syariah
12	00059	Akad Wadiah pada Perbankan Syariah
13	00061	Akad Wakalah pada Perbankan Syariah
14	00117	Aset pada Perbankan Syariah
15	00118	Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Keuangan Islam
16	00579	Baitul Mal wa Tamwil (BMT): Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
17	00377	Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah
18	00369	Bank Sentral Perspektif Ekonomi Islam
19	00811	Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam
20	00373	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah
21	00378	Bunga Perspektif Sistem Ekonomi Islam
22	00380	Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah
23	00382	Cash Ratio pada Perbankan Syariah
24	00384	Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sistem Ekonomi Islam
25	00385	Cost to Income Ratio (CIR) pada Perbankan Syariah
26	00389	Current Account Saving Account (CASA) pada Perbankan Syariah
27	00390	Current Ratio pada Perbankan Syariah
28	00392	Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah
29	00393	Dana Syirkah Temporer pada Perbankan Syariah
30	00395	Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perbankan Syariah
31	00396	Debt to Equity Ratio (DER) pada Perbankan Syariah
32	00398	Denda: Konsep Ta’zir dalam Keuangan Islam
33	00403	Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah
34	00409	Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah
35	00547	Ekonomi Keuangan Islam
36	00548	Ekonomi Keuangan Sosial Islam
37	00428	Ekonomi Pancasila Perpektif Islam
38	00799	Ekuitas pada Perbankan Syariah
39	00456	Environmental, Social, and Governance (ESG) Perspektif Ekonomi Islam
40	00458	Etika Bisnis Islam
41	00470	Fatwa dan Regulasi Industri Halal: Integrasi Fatwa ke Dalam Regulasi dan Tata Kelola Perbankan Syariah
42	00484	Filsafat Ilmu Ekonomi Islam
43	00485	Financial Distress dalam Sistem Keuangan Islam
44	00486	Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah
45	00493	Garansi Bank Perspektif Ekonomi Islam
46	00495	Giro Wajib Minimum (GWM) pada Perbankan Syariah
47	00802	Good Corporate Governance (GCG) dalam Sistem Ekonomi Islam
48	00509	Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
49	00510	Hedging Perspektif Ekonomi Islam
50	00516	Income Smoothing Perspektif Ekonomi Islam
51	00545	Indikator Kesehatan Perbankan Syariah
52	00549	Industri Keuangan Syariah
53	00524	Internet Banking dalam Sistem Perbankan Syariah
54	00529	Investasi Surat Berharga pada Perbankan Syariah
55	00535	Kartu Debit dalam Sistem Perbankan Islam
56	00536	Kartu Kredit dalam Sistem Perbankan Islam
57	00542	Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Sistem Ekonomi Islam
58	00543	Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
59	00559	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Perbankan Syariah
60	00552	Kinerja Karyawan Perspektif Ekonomi Islam
61	00553	Kliring dalam Sistem Perbankan Islam
62	00558	Koperasi Syariah: Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
63	00560	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah: Konsep, Akad, dan Implementasi
64	00561	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat
65	00562	Laba Bersih pada Perbankan Syariah
66	00564	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
67	00565	Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank
68	00566	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Ekonomi Islam
69	00567	Letter of Credit (L/C) Perspektif Ekonomi Islam
70	00568	Liabilitas pada Perbankan Syariah
71	00571	Loyalitas Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
72	00578	Makroekonomi Islam: dan Dinamika Ekonomi Global
73	00001	Manajemen Risiko Hukum pada Ekonomi Islam
74	00002	Manajemen Risiko Imbal Hasil pada Ekonomi Islam
75	00003	Manajemen Risiko Investasi pada Ekonomi Islam
76	00006	Manajemen Risiko Kepatuhan pada Ekonomi Islam
77	00806	Manajemen Risiko Likuiditas pada Ekonomi Islam
78	00004	Manajemen Risiko Nilai Tukar pada Ekonomi Islam
79	00807	Manajemen Risiko Operasional pada Ekonomi Islam
80	00808	Manajemen Risiko Pasar pada Ekonomi Islam
81	00005	Manajemen Risiko Pembiayaan pada Sistem Ekonomi Islam
82	00007	Manajemen Risiko Reputasi pada Sistem Ekonomi Islam
83	00008	Manajemen Risiko Stratejik pada Sistem Ekonomi Islam
84	00795	Manajemen ZISWAF pada Lembaga Keuangan Syariah
85	00581	Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam
86	00617	Merger pada Perbankan Syariah
87	00014	Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Ekonomi
88	00015	Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
89	00016	Metodologi Penelitian Mixed Methods dalam Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
90	00017	Mikroekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif atas Landasan Epistemologis, Konsep Inti, dan Implementasi Kelembagaan
91	00618	Minat Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
92	00619	Mobile Banking dalam Sistem Perbankan Islam
93	00622	Moral Hazard Perspektif Ekonomi Islam
94	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
95	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
96	00650	Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah
97	00625	Net Profit Margin (NPM) pada Perbankan Syariah
98	00626	Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada Perbankan Syariah
99	00627	Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah
100	00630	Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam
101	00644	Pembiayaan dalam Sistem Ekonomi Islam
102	00651	Perbankan Syariah: Manajemen Operasional dan Ketahanan
103	00652	Perbankan Syariah: Peluang Pengembangannya
104	00653	Perbankan Syariah: Pembiayaan Sektor Produktif dan Industri Halal
105	00654	Perbankan Syariah: Strategi Pendanaan dan Diversifikasi Produk
106	00655	Perbankan Syariah: Tantangan Pengembangannya
107	00656	Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Regulasi
108	00658	Perilaku Konsumen dalam Sistem Ekonomi Islam
109	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
110	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
111	00667	Price To Book Value (PBV) pada Perbankan Syariah
112	00668	Price To Earning Ratio (PER) pada Perbankan Syariah
113	00796	Produk Deposito pada Perbankan Syariah
114	00494	Produk Giro pada Perbankan Syariah
115	00669	Produk Jasa (Layanan) pada Perbankan Syariah
116	00671	Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) pada Perbankan Syariah
117	00670	Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) pada Perbankan Syariah
118	00674	Quick Ratio pada Perbankan Syariah
119	00675	Rasio Likuiditas dalam Sistem Keuangan Islam
120	00676	Rasio Profitabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
121	00677	Rasio Solvabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
122	00681	Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah
123	00682	Return On Equity (ROE) pada Perbankan Syariah
124	00684	Riba Perspektif Ekonomi Islam
125	00685	Safe Deposit Box pada Perbankan Islam
126	00101	Sistem Ekonomi Adam Smith (Klasik) menurut Islam
127	00098	Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal menurut Islam
128	00099	Sistem Ekonomi Keynesian menurut Islam
129	00691	Sistem Ekonomi Neo-Klasik menurut Islam
130	00103	Sistem Ekonomi Pancasila menurut Islam
131	00100	Sistem Ekonomi Skolastik menurut Islam
132	00102	Sistem Ekonomi Sosialis menurut Islam
133	00629	Sistem Operasional Bank Syariah
134	00726	Subrogasi dalam Sistem Keuangan Islam
135	00704	Sumber Daya Manusia (SDM) Perspektif Ekonomi Islam
136	00737	Transaksi dalam Sistem Ekonomi Islam
137	00738	Uang Perspektif Ekonomi Islam
138	00747	Unit Usaha Syariah (UUS)
139	00766	Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam