BAB 16: MENUJU MASYARAKAT ADIL DAN MAKMUR: VISI INTEGRATIF

Bab penutup ini mengumpulkan seluruh benang yang telah dirajut sepanjang buku—dari fondasi filosofis (Bab 6-7), tata kelola sektoral (Bab 8-11), pilar kerakyatan (Bab 12), dialog global (Bab 13), kerangka konstitusional (Bab 14), hingga fondasi manusia (Bab 15)—menjadi satu visi utuh tentang ke mana seluruh bangunan ini bermuara.

A. Falah dan "Masyarakat Adil dan Makmur": Konvergensi Tujuan Akhir

"Masyarakat adil dan makmur" adalah frasa yang berulang kali muncul dalam pidato dan tulisan para pendiri bangsa, terutama Soekarno dan Hatta, sebagai rumusan paling ringkas dari cita-cita kemerdekaan Indonesia—bukan sekadar bebas dari penjajahan, melainkan bebas untuk membangun kehidupan yang adil (dalam distribusi) dan makmur (dalam kecukupan material) secara bersamaan, bukan salah satu mengorbankan yang lain. Sebagaimana telah dibahas pada Bab 6, falah dalam Islam juga menyatukan dua dimensi yang setara: kesejahteraan material dan ketenangan/keberkahan yang lebih dalam.

Konvergensi antara "adil dan makmur" dengan falah bukan sekadar kemiripan permukaan, melainkan penyatuan struktural: keduanya menolak pemisahan antara pertumbuhan (kemakmuran) dan distribusi (keadilan) sebagai dua agenda yang bisa dikejar bergantian atau dipertukarkan (trade-off)—sebagaimana sering diasumsikan dalam teori pembangunan konvensional (misalnya kurva Kuznets yang menganggap ketimpangan sebagai fase yang wajar dilalui sebelum pemerataan datang di kemudian hari). Sebaliknya, dalam visi integratif Pancasila-Islam, keadilan adalah prasyarat kemakmuran yang berkelanjutan, bukan hasil sampingannya yang ditunda.

Contoh: perbandingan lintasan pembangunan Indonesia dengan beberapa negara yang mengalami pertumbuhan pesat namun ketimpangan yang tajam (misalnya sejumlah negara penghasil sumber daya alam yang PDB per kapitanya tinggi namun rasio gininya juga sangat tinggi) menunjukkan bahwa pertumbuhan semata tanpa keadilan distributif tidak otomatis menghasilkan masyarakat yang stabil dan bermakna—sebuah pelajaran yang menegaskan mengapa visi "adil dan makmur" dan falah sama-sama bersikeras bahwa kedua dimensi harus dikejar sebagai satu paket yang tak terpisahkan sejak awal, bukan sekuensial.

B. Baldatun Thayyibatun wa Rabbun Ghafur sebagai Visi Peradaban Indonesia

Sebagaimana disinggung pada Bab 11, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (QS. Saba: 15) menggambarkan negeri yang makmur di bawah ampunan dan ridha Tuhan—sebuah visi peradaban, bukan sekadar visi ekonomi teknokratik. Dalam konteks penutup buku ini, frasa tersebut layak diangkat sebagai visi peradaban Indonesia secara keseluruhan: sebuah bangsa yang kemakmuran materialnya berjalan seiring dengan keberkahan moral-spiritualnya, di mana kemajuan ekonomi tidak dicapai dengan mengorbankan integritas moral bangsa (korupsi, eksploitasi, kerusakan lingkungan, kehancuran nilai-nilai kekeluargaan).

Visi ini secara implisit menolak model pembangunan yang mengukur kemajuan semata dari statistik makro (pertumbuhan PDB, investasi asing, peringkat kemudahan berusaha) tanpa memperhitungkan apakah kemajuan tersebut sungguh membawa keberkahan bagi rakyatnya—sejalan dengan kritik terhadap PDB yang telah dibahas pada Bab 6.D, sekaligus konsisten dengan penolakan terhadap "jalan tengah" yang pasif pada Bab 7, karena baldatun thayyibatun adalah visi yang aktif dan ambisius, bukan sekadar kompromi minimal.

Contoh: kontras antara pembangunan yang mengejar angka investasi tinggi dengan mengabaikan dampak sosial-lingkungan (misalnya proyek ekstraktif yang meninggalkan kerusakan lingkungan permanen dan konflik agraria dengan masyarakat adat setempat) versus model pembangunan yang secara sengaja mengintegrasikan asesmen dampak sosial-lingkungan dan pelibatan masyarakat lokal sejak perencanaan (sebagaimana idealnya dituntut dalam kerangka hifz al-nasl dan keadilan antar-generasi yang dibahas pada Bab 6.B)—menunjukkan bahwa baldatun thayyibatun bukan retorika kosong, melainkan kriteria evaluatif konkret yang dapat membedakan pembangunan yang berkah dari pembangunan yang sekadar tumbuh secara statistik namun meninggalkan kerusakan tersembunyi.

C. Roadmap Transformasi Sistem Ekonomi Pancasila-Islam: Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

Transformasi menuju sistem ekonomi integratif yang telah dibahas sepanjang buku ini tidak dapat terjadi dalam semalam—ia menuntut roadmap bertahap yang realistis, mengakomodasi keterbatasan kapasitas kelembagaan saat ini sekaligus konsisten mengarah pada visi jangka panjang.

Jangka pendek (1-5 tahun) berfokus pada penguatan fondasi yang sudah ada: optimalisasi pengumpulan zakat melalui digitalisasi dan integrasi data (Bab 11.D), perluasan sertifikasi halal dengan pendampingan UMKM (Bab 14.D), penguatan koordinasi lintas-lembaga melalui KNEKS (Bab 14.E), serta penguatan literasi ekonomi syariah-Pancasila dalam kurikulum pendidikan tinggi (Bab 15.C).

Jangka menengah (5-15 tahun) menuntut reformasi struktural yang lebih dalam: transformasi bertahap perbankan syariah dari dominasi produk berbasis utang menuju produk bagi hasil yang lebih substantif (Bab 10.C), integrasi penuh basis data zakat-bansos untuk penyaluran yang lebih presisi (Bab 11.D), serta pengembangan ekosistem wakaf produktif skala nasional yang mendanai infrastruktur sosial secara mandiri (Bab 12.C).

Jangka panjang (15-25 tahun, selaras dengan visi Indonesia Emas 2045) menuntut Indonesia benar-benar menempati posisi sebagai episentrum ekonomi syariah dunia (Bab 13.F) dengan arsitektur fiskal-moneter yang secara struktural telah mengintegrasikan instrumen konvensional dan syariah (Bab 10-11), serta generasi pemimpin dan pelaku ekonomi yang telah menginternalisasi nilai falah-keadilan sosial sebagai kompas moral bawaan, bukan sekadar pengetahuan formal (Bab 15.E).

Contoh: roadmap semacam ini dapat dianalogikan dengan strategi hilirisasi nikel yang telah dibahas pada Bab 8-9 dan 13—dimulai dari larangan ekspor bahan mentah (langkah jangka pendek yang relatif mudah dieksekusi secara regulatif), berlanjut ke pembangunan smelter dan industri pengolahan (langkah jangka menengah yang menuntut investasi besar dan alih teknologi), hingga akhirnya membangun industri baterai dan kendaraan listrik terintegrasi penuh (visi jangka panjang yang menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci rantai nilai global)—pola bertahap yang sama persis dapat diterapkan pada transformasi ekonomi syariah-Pancasila secara keseluruhan.

D. Peran Masyarakat Sipil, Ulama, Cendekiawan, dan Pengusaha dalam Transformasi

Transformasi sistem ekonomi berskala nasional tidak dapat digantungkan sepenuhnya pada negara—ia menuntut sinergi multi-pihak yang masing-masing memainkan peran berbeda namun saling melengkapi. Masyarakat sipil (LSM, organisasi kepemudaan, komunitas akar rumput) berperan sebagai pengawas dan penggerak inisiatif dari bawah, memastikan kebijakan negara benar-benar sampai dan bermanfaat bagi kelompok rentan, sekaligus mengkritisi ketika implementasi kebijakan menyimpang dari cita-cita keadilan.

Ulama memainkan peran otoritatif dalam memberi fatwa dan panduan syariah bagi inovasi ekonomi kontemporer (sebagaimana fungsi Dewan Syariah Nasional MUI dalam mengesahkan produk keuangan syariah), sekaligus peran edukatif dalam menyampaikan nilai-nilai ekonomi Islam kepada umat melalui mimbar dan pesantren yang telah dibahas pada Bab 15.D. Cendekiawan dan akademisi berperan mengembangkan riset dan kerangka teoretis yang terus menyempurnakan sintesis Pancasila-Islam ini—termasuk buku ini sendiri sebagai salah satu ikhtiar tersebut—sekaligus mendidik generasi penerus yang akan menjalankan sistem ini. Pengusaha, khususnya yang menjalankan bisnis dengan basis nilai (sebagaimana disinggung pada Bab 15.E), menjadi bukti hidup bahwa sistem ini dapat berjalan secara praktis dan menguntungkan secara bisnis sekaligus, bukan sekadar idealisme yang tidak applicable dalam persaingan pasar riil.

Contoh: kolaborasi antara MUI (fatwa kehalalan dan keabsahan syariah suatu produk), akademisi ekonomi syariah (riset dampak dan penyempurnaan model), pengusaha UMKM halal (pelaksana di lapangan), serta komunitas konsumen muslim yang secara aktif memilih produk halal-etis (masyarakat sipil sebagai penggerak permintaan)—sebagaimana terlihat dalam ekosistem industri halal yang dibahas pada Bab 8.D dan Bab 14.D—menunjukkan bagaimana keempat pihak ini saling menguatkan dalam satu rantai nilai yang sama, tanpa satu pihak pun yang bisa menggantikan peran pihak lainnya.

E. Indonesia 2045: Arsitektur Ekonomi Integratif menuju Negara Maju Berkeadaban

Visi Indonesia Emas 2045—bertepatan dengan satu abad kemerdekaan—umumnya dirumuskan dalam kerangka teknokratik konvensional: pendapatan per kapita negara maju, keluar dari jebakan pendapatan menengah, dan daya saing global yang tinggi. Buku ini menawarkan pengayaan penting terhadap visi tersebut: Indonesia 2045 semestinya bukan hanya negara maju secara statistik, melainkan negara maju yang berkeadaban (civilized)—di mana kemajuan ekonomi berjalan seiring dengan keadilan sosial yang nyata, keberkahan spiritual yang terjaga, dan karakter kolektif bangsa yang berakar pada kekeluargaan dan amanah, bukan sekadar akumulasi kekayaan agregat semata.

Arsitektur ekonomi integratif yang telah dibahas sepanjang buku ini—sistem sendiri yang orisinal (Bab 7), industri berkeadilan (Bab 8), perdagangan bermoral (Bab 9), keuangan-moneter yang membagi risiko secara adil (Bab 10), fiskal yang menggabungkan pajak dan zakat (Bab 11), ekosistem kerakyatan berbasis koperasi-zakat-wakaf (Bab 12), dialog produktif dengan model global (Bab 13), fondasi konstitusional yang kokoh (Bab 14), dan generasi berkarakter yang mewarisinya (Bab 15)—pada dasarnya adalah cetak biru bagaimana Indonesia 2045 dapat dicapai bukan dengan meniru mentah model negara maju manapun, melainkan dengan menyempurnakan jalannya sendiri yang telah dirintis sejak awal kemerdekaan.

Contoh: perbandingan dua skenario Indonesia 2045—skenario pertama di mana Indonesia mencapai status negara berpendapatan tinggi namun dengan ketimpangan yang tetap tajam, kerusakan lingkungan yang parah akibat eksploitasi sumber daya alam tanpa kendali, dan erosi nilai kekeluargaan akibat individualisme konsumeristik yang tak terbendung; versus skenario kedua di mana Indonesia mencapai status negara maju dengan rasio gini yang terus menurun, industri hilirisasi yang ramah lingkungan dan inklusif bagi masyarakat lokal, ekosistem zakat-wakaf yang menopang jaring pengaman sosial secara mandiri, serta generasi muda yang menjalankan bisnis dan kebijakan publik dengan integritas moral yang kuat—menegaskan bahwa arah mana yang dituju bukan sekadar soal waktu atau nasib, melainkan pilihan kebijakan dan karakter kolektif bangsa yang dibangun sejak sekarang, sebagaimana seluruh argumen buku ini berupaya tunjukkan.

---

KESIMPULAN BAB 16

Bab 16, sebagai penutup buku, menegaskan bahwa visi masyarakat adil dan makmur bukan cita-cita yang berdiri sendiri, melainkan puncak dari seluruh argumen yang telah dibangun sejak Bab 6.

Pertama, falah dan "masyarakat adil dan makmur" berkonvergensi pada penolakan yang sama: keadilan dan kemakmuran tidak boleh dipertukarkan atau ditunda salah satunya demi yang lain, melainkan harus dikejar sebagai satu paket yang utuh sejak awal.

Kedua, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur mengangkat visi pembangunan Indonesia dari sekadar statistik makro menuju kriteria peradaban yang lebih dalam—kemajuan yang membawa keberkahan, bukan kemajuan yang meninggalkan kerusakan tersembunyi.

Ketiga, transformasi menuju sistem ini menuntut roadmap bertahap yang realistis—dari penguatan fondasi jangka pendek, reformasi struktural jangka menengah, hingga visi peradaban jangka panjang—dengan pola yang dapat dipelajari dari keberhasilan maupun tantangan strategi hilirisasi yang telah dibahas di bab-bab sebelumnya.

Keempat, keberhasilan transformasi ini menuntut sinergi multi-pihak—masyarakat sipil, ulama, cendekiawan, dan pengusaha—yang masing-masing memainkan peran berbeda namun saling melengkapi, tanpa bisa digantikan sepenuhnya oleh negara semata.

Kelima, Indonesia 2045 semestinya dimaknai bukan hanya sebagai target pendapatan per kapita, melainkan sebagai momentum untuk membuktikan bahwa kemajuan ekonomi dan keadaban moral-spiritual dapat dicapai bersamaan—sebuah pilihan yang ditentukan oleh kebijakan dan karakter kolektif bangsa yang dibangun mulai sekarang, bukan nasib yang datang dengan sendirinya.

Dengan demikian, Bab 16 menutup keseluruhan buku ini dengan menegaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila-Islam bukan sekadar kerangka analitis akademik, melainkan tawaran nyata dan dapat diperjuangkan menuju satu tujuan akhir yang telah dicita-citakan sejak awal kemerdekaan: masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan diridhai—sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang menjadi hak setiap generasi bangsa untuk mewujudkannya.

No	Kode Link	Judul Topik
1	00112	Agunan pada Perbankan Syariah
2	00021	Akad Hawalah pada Perbankan Syariah
3	00024	Akad Ijarah pada Perbankan Syariah
4	00028	Akad Istishna' pada Perbankan Syariah
5	00033	Akad Kafalah pada Perbankan Syariah
6	00035	Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah
7	00051	Akad Murabahah pada Perbankan Syariah
8	00044	Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah
9	00047	Akad Qardh pada Perbankan Syariah
10	00053	Akad Salam pada Perbankan Syariah
11	00056	Akad Sharf pada Perbankan Syariah
12	00059	Akad Wadiah pada Perbankan Syariah
13	00061	Akad Wakalah pada Perbankan Syariah
14	00117	Aset pada Perbankan Syariah
15	00118	Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Keuangan Islam
16	00579	Baitul Mal wa Tamwil (BMT): Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
17	00377	Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah
18	00369	Bank Sentral Perspektif Ekonomi Islam
19	00811	Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam
20	00373	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah
21	00378	Bunga Perspektif Sistem Ekonomi Islam
22	00380	Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah
23	00382	Cash Ratio pada Perbankan Syariah
24	00384	Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sistem Ekonomi Islam
25	00385	Cost to Income Ratio (CIR) pada Perbankan Syariah
26	00389	Current Account Saving Account (CASA) pada Perbankan Syariah
27	00390	Current Ratio pada Perbankan Syariah
28	00392	Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah
29	00393	Dana Syirkah Temporer pada Perbankan Syariah
30	00395	Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perbankan Syariah
31	00396	Debt to Equity Ratio (DER) pada Perbankan Syariah
32	00398	Denda: Konsep Ta’zir dalam Keuangan Islam
33	00403	Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah
34	00409	Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah
35	00547	Ekonomi Keuangan Islam
36	00548	Ekonomi Keuangan Sosial Islam
37	00428	Ekonomi Pancasila Perpektif Islam
38	00799	Ekuitas pada Perbankan Syariah
39	00456	Environmental, Social, and Governance (ESG) Perspektif Ekonomi Islam
40	00458	Etika Bisnis Islam
41	00470	Fatwa dan Regulasi Industri Halal: Integrasi Fatwa ke Dalam Regulasi dan Tata Kelola Perbankan Syariah
42	00484	Filsafat Ilmu Ekonomi Islam
43	00485	Financial Distress dalam Sistem Keuangan Islam
44	00486	Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah
45	00493	Garansi Bank Perspektif Ekonomi Islam
46	00495	Giro Wajib Minimum (GWM) pada Perbankan Syariah
47	00802	Good Corporate Governance (GCG) dalam Sistem Ekonomi Islam
48	00509	Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
49	00510	Hedging Perspektif Ekonomi Islam
50	00516	Income Smoothing Perspektif Ekonomi Islam
51	00545	Indikator Kesehatan Perbankan Syariah
52	00549	Industri Keuangan Syariah
53	00524	Internet Banking dalam Sistem Perbankan Syariah
54	00529	Investasi Surat Berharga pada Perbankan Syariah
55	00535	Kartu Debit dalam Sistem Perbankan Islam
56	00536	Kartu Kredit dalam Sistem Perbankan Islam
57	00542	Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Sistem Ekonomi Islam
58	00543	Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
59	00559	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Perbankan Syariah
60	00552	Kinerja Karyawan Perspektif Ekonomi Islam
61	00553	Kliring dalam Sistem Perbankan Islam
62	00558	Koperasi Syariah: Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
63	00560	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah: Konsep, Akad, dan Implementasi
64	00561	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat
65	00562	Laba Bersih pada Perbankan Syariah
66	00564	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
67	00565	Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank
68	00566	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Ekonomi Islam
69	00567	Letter of Credit (L/C) Perspektif Ekonomi Islam
70	00568	Liabilitas pada Perbankan Syariah
71	00571	Loyalitas Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
72	00578	Makroekonomi Islam: dan Dinamika Ekonomi Global
73	00001	Manajemen Risiko Hukum pada Ekonomi Islam
74	00002	Manajemen Risiko Imbal Hasil pada Ekonomi Islam
75	00003	Manajemen Risiko Investasi pada Ekonomi Islam
76	00006	Manajemen Risiko Kepatuhan pada Ekonomi Islam
77	00806	Manajemen Risiko Likuiditas pada Ekonomi Islam
78	00004	Manajemen Risiko Nilai Tukar pada Ekonomi Islam
79	00807	Manajemen Risiko Operasional pada Ekonomi Islam
80	00808	Manajemen Risiko Pasar pada Ekonomi Islam
81	00005	Manajemen Risiko Pembiayaan pada Sistem Ekonomi Islam
82	00007	Manajemen Risiko Reputasi pada Sistem Ekonomi Islam
83	00008	Manajemen Risiko Stratejik pada Sistem Ekonomi Islam
84	00795	Manajemen ZISWAF pada Lembaga Keuangan Syariah
85	00581	Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam
86	00617	Merger pada Perbankan Syariah
87	00014	Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Ekonomi
88	00015	Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
89	00016	Metodologi Penelitian Mixed Methods dalam Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
90	00017	Mikroekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif atas Landasan Epistemologis, Konsep Inti, dan Implementasi Kelembagaan
91	00618	Minat Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
92	00619	Mobile Banking dalam Sistem Perbankan Islam
93	00622	Moral Hazard Perspektif Ekonomi Islam
94	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
95	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
96	00650	Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah
97	00625	Net Profit Margin (NPM) pada Perbankan Syariah
98	00626	Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada Perbankan Syariah
99	00627	Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah
100	00630	Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam
101	00644	Pembiayaan dalam Sistem Ekonomi Islam
102	00651	Perbankan Syariah: Manajemen Operasional dan Ketahanan
103	00652	Perbankan Syariah: Peluang Pengembangannya
104	00653	Perbankan Syariah: Pembiayaan Sektor Produktif dan Industri Halal
105	00654	Perbankan Syariah: Strategi Pendanaan dan Diversifikasi Produk
106	00655	Perbankan Syariah: Tantangan Pengembangannya
107	00656	Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Regulasi
108	00658	Perilaku Konsumen dalam Sistem Ekonomi Islam
109	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
110	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
111	00667	Price To Book Value (PBV) pada Perbankan Syariah
112	00668	Price To Earning Ratio (PER) pada Perbankan Syariah
113	00796	Produk Deposito pada Perbankan Syariah
114	00494	Produk Giro pada Perbankan Syariah
115	00669	Produk Jasa (Layanan) pada Perbankan Syariah
116	00671	Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) pada Perbankan Syariah
117	00670	Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) pada Perbankan Syariah
118	00674	Quick Ratio pada Perbankan Syariah
119	00675	Rasio Likuiditas dalam Sistem Keuangan Islam
120	00676	Rasio Profitabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
121	00677	Rasio Solvabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
122	00681	Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah
123	00682	Return On Equity (ROE) pada Perbankan Syariah
124	00684	Riba Perspektif Ekonomi Islam
125	00685	Safe Deposit Box pada Perbankan Islam
126	00101	Sistem Ekonomi Adam Smith (Klasik) menurut Islam
127	00098	Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal menurut Islam
128	00099	Sistem Ekonomi Keynesian menurut Islam
129	00691	Sistem Ekonomi Neo-Klasik menurut Islam
130	00103	Sistem Ekonomi Pancasila menurut Islam
131	00100	Sistem Ekonomi Skolastik menurut Islam
132	00102	Sistem Ekonomi Sosialis menurut Islam
133	00629	Sistem Operasional Bank Syariah
134	00726	Subrogasi dalam Sistem Keuangan Islam
135	00704	Sumber Daya Manusia (SDM) Perspektif Ekonomi Islam
136	00737	Transaksi dalam Sistem Ekonomi Islam
137	00738	Uang Perspektif Ekonomi Islam
138	00747	Unit Usaha Syariah (UUS)
139	00766	Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam