BAB 1: HAKIKAT MANUSIA DALAM SISTEM EKONOMI PANCASILA DAN ISLAM

---

Poin A: Manusia sebagai Subjek Ekonomi

Penjelasan: Dalam ekonomi kapitalis, manusia sering diperlakukan sebagai objek — target pasar yang harus dibuat terus membeli, tenaga kerja yang dinilai dari produktivitas semata. Pancasila dan Islam menolak cara pandang ini. Keduanya menempatkan manusia sebagai subjek — pelaku yang bermartabat, yang tujuannya dilayani oleh ekonomi, bukan dikorbankan demi ekonomi.

Contoh: Bayangkan seorang buruh pabrik. Dalam logika kapitalis murni, ia dilihat sebagai "biaya produksi" yang harus ditekan serendah mungkin (gaji minimal, jam kerja maksimal) demi laba. Dalam logika Pancasila/Islam, buruh itu adalah manusia bermartabat yang berhak atas upah layak (Islam: hadis "berikan upah sebelum keringatnya kering") dan perlakuan adil (Pancasila: sila ke-2, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).

---

Poin B: Homo Economicus vs. Homo Islamicus vs. Manusia Pancasila

Penjelasan: Ini adalah tiga "model" tentang bagaimana manusia berperilaku dalam ekonomi:

Model	Sifat Dasar
Homo Economicus	Rasional, egois, hanya mengejar keuntungan pribadi
Homo Islamicus	Rasional, tapi dibatasi syariat (halal-haram, akhirat)
Manusia Pancasila	Rasional, tapi mengutamakan gotong royong dan keseimbangan sosial

Contoh: Seorang pedagang menemukan cara menaikkan harga masker saat pandemi karena permintaan tinggi.

• Homo Economicus akan melakukannya — itu rasional secara untung-rugi.
• Homo Islamicus akan menolak — ini termasuk ihtikar (menimbun/mengambil untung tidak wajar di saat orang butuh), yang dilarang dalam Islam.
• Manusia Pancasila juga akan menolak — karena bertentangan dengan sila ke-5 (Keadilan Sosial) dan semangat gotong royong di masa krisis.

Sintesis integratif: ketiganya bisa dipertemukan karena Homo Islamicus dan Manusia Pancasila sama-sama menolak keserakahan tanpa batas — bedanya hanya pada sumber nilai (syariat vs. nilai luhur bangsa).

---

Poin C: Manusia sebagai Khalifah fil Ardh dan Warga Negara Pancasila

Penjelasan:

• Khalifah fil Ardh = manusia adalah "wakil" Allah di bumi, bukan pemilik mutlak sumber daya alam. Ia hanya mengelola, dan kelak dimintai pertanggungjawaban.
• Warga Negara Pancasila = setiap individu punya kewajiban terhadap bangsa dan sesama, bukan hanya hak.

Kedua konsep sama-sama menuntut tanggung jawab, bukan kebebasan tanpa batas.

Contoh: Seorang pengusaha tambang yang mengeruk sumber daya alam habis-habisan tanpa memikirkan kerusakan lingkungan dan nasib generasi mendatang, melanggar prinsip khalifah (amanah menjaga bumi) sekaligus melanggar Pasal 33 UUD 1945 (kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, bukan segelintir orang).

---

Poin D: Keseimbangan Individu, Kolektif, dan Ilahi

Penjelasan: Baik Pancasila maupun Islam mencoba menyeimbangkan tiga hal yang sering bertentangan:

1. Individu — hak milik pribadi, kebebasan usaha
2. Kolektif — kesejahteraan bersama
3. Ilahi — nilai moral dari Tuhan

Contoh: Seorang pengusaha kaya memiliki perusahaan besar (hak individu diakui). Tapi:

• Dalam Islam, ia wajib membayar zakat 2,5% dari hartanya untuk fakir miskin (kolektif), karena hartanya dianggap titipan Allah (Ilahi).
• Dalam sistem Pancasila, ia wajib membayar pajak progresif dan tunduk pada aturan negara demi pemerataan (kolektif), dengan dasar moral Ketuhanan sebagai sila pertama (Ilahi).

Jadi kekayaan pribadi tetap diakui, tapi tidak boleh mengabaikan kepentingan bersama dan nilai spiritual.

---

Poin E: Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai Titik Temu Ontologis

Penjelasan: "Ontologis" artinya menyangkut akar keberadaan/hakikat paling dasar. Poin ini menjelaskan bahwa pertemuan paling fundamental antara Pancasila dan Islam bukan di aturan teknis ekonominya, tapi di fondasi filosofisnya: keduanya sama-sama menempatkan Tuhan sebagai sumber nilai tertinggi (teosentris), bukan manusia atau materi (antroposentris) seperti dalam ekonomi sekuler-liberal.

Contoh: Ketika seorang mahasiswa ekonomi syariah dan mahasiswa yang mengkaji ekonomi Pancasila sama-sama menyimpulkan bahwa "mencari untung itu boleh, tapi harus halal dan tidak merugikan orang lain," sebenarnya keduanya berangkat dari titik yang sama: keyakinan bahwa aktivitas ekonomi akan dipertanggungjawabkan secara moral/spiritual, bukan sekadar diukur dari untung-rugi di dunia.

---

Kesimpulan

Bab 1 ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Pancasila dan Islam memiliki pandangan yang sejalan tentang manusia:

1. Manusia adalah subjek yang bermartabat, bukan sekadar alat produksi (Poin A).
2. Model manusia ideal dalam kedua sistem menolak keserakahan tanpa batas ala Homo Economicus (Poin B).
3. Manusia memikul tanggung jawab mengelola sumber daya, baik sebagai khalifah maupun warga negara (Poin C).
4. Kedua sistem sama-sama mencari keseimbangan antara kepentingan pribadi, sosial, dan spiritual (Poin D).
5. Titik temu paling dasar dari semuanya adalah nilai Ketuhanan sebagai sumber moral tertinggi (Poin E).

Dengan kata lain: baik Pancasila maupun Islam menawarkan jalan tengah antara kapitalisme yang terlalu individualis dan sosialisme/komunisme yang terlalu kolektif, dengan dimensi spiritual sebagai penyeimbang dan pengontrol moral.

No	Kode Link	Judul Topik
1	00112	Agunan pada Perbankan Syariah
2	00021	Akad Hawalah pada Perbankan Syariah
3	00024	Akad Ijarah pada Perbankan Syariah
4	00028	Akad Istishna' pada Perbankan Syariah
5	00033	Akad Kafalah pada Perbankan Syariah
6	00035	Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah
7	00051	Akad Murabahah pada Perbankan Syariah
8	00044	Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah
9	00047	Akad Qardh pada Perbankan Syariah
10	00053	Akad Salam pada Perbankan Syariah
11	00056	Akad Sharf pada Perbankan Syariah
12	00059	Akad Wadiah pada Perbankan Syariah
13	00061	Akad Wakalah pada Perbankan Syariah
14	00117	Aset pada Perbankan Syariah
15	00118	Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Keuangan Islam
16	00579	Baitul Mal wa Tamwil (BMT): Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
17	00377	Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah
18	00369	Bank Sentral Perspektif Ekonomi Islam
19	00811	Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam
20	00373	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah
21	00378	Bunga Perspektif Sistem Ekonomi Islam
22	00380	Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah
23	00382	Cash Ratio pada Perbankan Syariah
24	00384	Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sistem Ekonomi Islam
25	00385	Cost to Income Ratio (CIR) pada Perbankan Syariah
26	00389	Current Account Saving Account (CASA) pada Perbankan Syariah
27	00390	Current Ratio pada Perbankan Syariah
28	00392	Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah
29	00393	Dana Syirkah Temporer pada Perbankan Syariah
30	00395	Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perbankan Syariah
31	00396	Debt to Equity Ratio (DER) pada Perbankan Syariah
32	00398	Denda: Konsep Ta’zir dalam Keuangan Islam
33	00403	Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah
34	00409	Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah
35	00547	Ekonomi Keuangan Islam
36	00548	Ekonomi Keuangan Sosial Islam
37	00428	Ekonomi Pancasila Perpektif Islam
38	00799	Ekuitas pada Perbankan Syariah
39	00456	Environmental, Social, and Governance (ESG) Perspektif Ekonomi Islam
40	00458	Etika Bisnis Islam
41	00470	Fatwa dan Regulasi Industri Halal: Integrasi Fatwa ke Dalam Regulasi dan Tata Kelola Perbankan Syariah
42	00484	Filsafat Ilmu Ekonomi Islam
43	00485	Financial Distress dalam Sistem Keuangan Islam
44	00486	Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah
45	00493	Garansi Bank Perspektif Ekonomi Islam
46	00495	Giro Wajib Minimum (GWM) pada Perbankan Syariah
47	00802	Good Corporate Governance (GCG) dalam Sistem Ekonomi Islam
48	00509	Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
49	00510	Hedging Perspektif Ekonomi Islam
50	00516	Income Smoothing Perspektif Ekonomi Islam
51	00545	Indikator Kesehatan Perbankan Syariah
52	00549	Industri Keuangan Syariah
53	00524	Internet Banking dalam Sistem Perbankan Syariah
54	00529	Investasi Surat Berharga pada Perbankan Syariah
55	00535	Kartu Debit dalam Sistem Perbankan Islam
56	00536	Kartu Kredit dalam Sistem Perbankan Islam
57	00542	Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Sistem Ekonomi Islam
58	00543	Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
59	00559	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Perbankan Syariah
60	00552	Kinerja Karyawan Perspektif Ekonomi Islam
61	00553	Kliring dalam Sistem Perbankan Islam
62	00558	Koperasi Syariah: Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
63	00560	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah: Konsep, Akad, dan Implementasi
64	00561	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat
65	00562	Laba Bersih pada Perbankan Syariah
66	00564	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
67	00565	Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank
68	00566	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Ekonomi Islam
69	00567	Letter of Credit (L/C) Perspektif Ekonomi Islam
70	00568	Liabilitas pada Perbankan Syariah
71	00571	Loyalitas Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
72	00578	Makroekonomi Islam: dan Dinamika Ekonomi Global
73	00001	Manajemen Risiko Hukum pada Ekonomi Islam
74	00002	Manajemen Risiko Imbal Hasil pada Ekonomi Islam
75	00003	Manajemen Risiko Investasi pada Ekonomi Islam
76	00006	Manajemen Risiko Kepatuhan pada Ekonomi Islam
77	00806	Manajemen Risiko Likuiditas pada Ekonomi Islam
78	00004	Manajemen Risiko Nilai Tukar pada Ekonomi Islam
79	00807	Manajemen Risiko Operasional pada Ekonomi Islam
80	00808	Manajemen Risiko Pasar pada Ekonomi Islam
81	00005	Manajemen Risiko Pembiayaan pada Sistem Ekonomi Islam
82	00007	Manajemen Risiko Reputasi pada Sistem Ekonomi Islam
83	00008	Manajemen Risiko Stratejik pada Sistem Ekonomi Islam
84	00795	Manajemen ZISWAF pada Lembaga Keuangan Syariah
85	00581	Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam
86	00617	Merger pada Perbankan Syariah
87	00014	Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Ekonomi
88	00015	Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
89	00016	Metodologi Penelitian Mixed Methods dalam Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
90	00017	Mikroekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif atas Landasan Epistemologis, Konsep Inti, dan Implementasi Kelembagaan
91	00618	Minat Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
92	00619	Mobile Banking dalam Sistem Perbankan Islam
93	00622	Moral Hazard Perspektif Ekonomi Islam
94	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
95	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
96	00650	Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah
97	00625	Net Profit Margin (NPM) pada Perbankan Syariah
98	00626	Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada Perbankan Syariah
99	00627	Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah
100	00630	Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam
101	00644	Pembiayaan dalam Sistem Ekonomi Islam
102	00651	Perbankan Syariah: Manajemen Operasional dan Ketahanan
103	00652	Perbankan Syariah: Peluang Pengembangannya
104	00653	Perbankan Syariah: Pembiayaan Sektor Produktif dan Industri Halal
105	00654	Perbankan Syariah: Strategi Pendanaan dan Diversifikasi Produk
106	00655	Perbankan Syariah: Tantangan Pengembangannya
107	00656	Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Regulasi
108	00658	Perilaku Konsumen dalam Sistem Ekonomi Islam
109	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
110	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
111	00667	Price To Book Value (PBV) pada Perbankan Syariah
112	00668	Price To Earning Ratio (PER) pada Perbankan Syariah
113	00796	Produk Deposito pada Perbankan Syariah
114	00494	Produk Giro pada Perbankan Syariah
115	00669	Produk Jasa (Layanan) pada Perbankan Syariah
116	00671	Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) pada Perbankan Syariah
117	00670	Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) pada Perbankan Syariah
118	00674	Quick Ratio pada Perbankan Syariah
119	00675	Rasio Likuiditas dalam Sistem Keuangan Islam
120	00676	Rasio Profitabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
121	00677	Rasio Solvabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
122	00681	Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah
123	00682	Return On Equity (ROE) pada Perbankan Syariah
124	00684	Riba Perspektif Ekonomi Islam
125	00685	Safe Deposit Box pada Perbankan Islam
126	00101	Sistem Ekonomi Adam Smith (Klasik) menurut Islam
127	00098	Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal menurut Islam
128	00099	Sistem Ekonomi Keynesian menurut Islam
129	00691	Sistem Ekonomi Neo-Klasik menurut Islam
130	00103	Sistem Ekonomi Pancasila menurut Islam
131	00100	Sistem Ekonomi Skolastik menurut Islam
132	00102	Sistem Ekonomi Sosialis menurut Islam
133	00629	Sistem Operasional Bank Syariah
134	00726	Subrogasi dalam Sistem Keuangan Islam
135	00704	Sumber Daya Manusia (SDM) Perspektif Ekonomi Islam
136	00737	Transaksi dalam Sistem Ekonomi Islam
137	00738	Uang Perspektif Ekonomi Islam
138	00747	Unit Usaha Syariah (UUS)
139	00766	Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam