BAB 6: PARADIGMA KESEJAHTERAAN SOSIAL TERPADU

Ekonomi, pada akhirnya, bukan sekadar ilmu tentang angka pertumbuhan dan efisiensi alokasi sumber daya. Ia adalah ikhtiar manusia untuk mencapai kehidupan yang baik — kehidupan yang oleh tradisi Islam disebut falah, dan oleh konstitusi Indonesia disebut keadilan sosial. Bab ini mencoba merajut dua tradisi pemikiran yang selama ini sering dipandang terpisah: ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila, untuk menemukan titik temu keduanya dalam satu paradigma kesejahteraan sosial yang terpadu.

A. Falah sebagai Tujuan Ekonomi Islam dan Keadilan Sosial sebagai Tujuan Ekonomi Pancasila

Dalam epistemologi ekonomi Islam, tujuan akhir aktivitas ekonomi bukanlah maksimalisasi utilitas material semata, melainkan pencapaian falah — sebuah konsep yang jauh lebih kaya daripada sekadar kesejahteraan (welfare) dalam pengertian ekonomi konvensional. Falah mencakup kesejahteraan di dunia (al-falah fi al-dunya) sekaligus keselamatan di akhirat (al-falah fi al-akhirah), mencakup dimensi material sekaligus spiritual, individual sekaligus sosial. Falah tidak dapat direduksi menjadi pendapatan per kapita atau tingkat konsumsi; ia mensyaratkan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan ketenangan batin, antara kepemilikan harta dan keberkahan atasnya.

Konsep ini membawa konsekuensi metodologis yang penting. Jika tujuan ekonomi konvensional adalah efisiensi (Pareto optimality) dalam alokasi sumber daya yang terbatas untuk memuaskan keinginan yang tak terbatas, maka ekonomi Islam menempatkan mashlahah (kemaslahatan) sebagai kriteria evaluasi. Sebuah kebijakan atau transaksi ekonomi tidak dinilai baik hanya karena efisien secara Pareto, tetapi karena ia mendatangkan maslahat dan menghindarkan mudarat bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Ini mengapa riba, gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi) dilarang meski secara teknis dapat "efisien" bagi pihak-pihak yang bertransaksi — karena dampak sistemiknya terhadap keadilan distributif dan stabilitas sosial dipandang mendatangkan mudarat yang lebih besar.

Pada sisi lain, konstitusi ekonomi Indonesia — Pancasila, khususnya sila kelima "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", yang kemudian dielaborasi dalam Pasal 33 UUD 1945 — menempatkan keadilan sosial sebagai telos atau tujuan akhir sistem ekonomi nasional. Ekonomi Pancasila, sebagaimana dirumuskan oleh para pemikirnya seperti Mohammad Hatta, menolak dua ekstrem: kapitalisme liberal yang individualistik dan sosialisme kolektivis yang menegasikan hak milik pribadi. Sebagai gantinya, ia mengusung prinsip kekeluargaan (gotong royong) sebagai asas produksi dan distribusi, di mana cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Titik temu antara falah dan keadilan sosial terletak pada penolakan bersama terhadap paradigma pertumbuhan sebagai tujuan itu sendiri (growth for growth's sake). Keduanya memandang pertumbuhan ekonomi sebagai instrumen, bukan tujuan akhir. Keduanya juga sama-sama menolak individualisme ekstrem yang mengabaikan tanggung jawab sosial, dan sama-sama menempatkan distribusi yang adil sebagai prasyarat, bukan hasil sampingan, dari pembangunan. Perbedaannya terletak pada sumber normatif: falah berakar pada wahyu dan tujuan eskatologis, sementara keadilan sosial Pancasila berakar pada konsensus kebangsaan dan filosofi kekeluargaan asli Indonesia. Namun keduanya dapat saling memperkuat — falah memberi kedalaman spiritual-etis pada keadilan sosial, sementara keadilan sosial memberi kerangka konstitusional dan operasional bagi cita-cita falah dalam konteks negara-bangsa yang majemuk.

B. Maqashid Syariah (Perlindungan Jiwa, Akal, Keturunan, Harta, Agama) dan Pembangunan Manusia Indonesia

Maqashid syariah — tujuan-tujuan syariat — merupakan kerangka yang dirumuskan oleh ulama ushul fiqih, terutama Imam al-Ghazali dan kemudian disistematisasi oleh Imam al-Syatibi dalam al-Muwafaqat, untuk mengidentifikasi lima kebutuhan dasar (al-dharuriyyat al-khams) yang harus dilindungi oleh setiap syariat: perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Kelima maqashid ini bukan sekadar doktrin teologis, melainkan kerangka normatif yang dapat diterjemahkan menjadi indikator dan kebijakan pembangunan yang konkret.

Hifz al-din (perlindungan agama) dalam konteks pembangunan modern dapat dimaknai secara luas sebagai jaminan kebebasan beribadah dan ruang bagi kehidupan spiritual sebagai bagian dari kualitas hidup manusia — sebuah dimensi yang absen dari indikator pembangunan konvensional seperti PDB per kapita. Hifz al-nafs (perlindungan jiwa) berkorespondensi langsung dengan hak atas kesehatan, keselamatan, dan kelangsungan hidup — tercermin dalam indikator seperti angka harapan hidup dan angka kematian ibu-bayi. Hifz al-'aql (perlindungan akal) menemukan padanannya dalam hak atas pendidikan dan akses informasi yang mencerdaskan, sejalan dengan komponen pendidikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hifz al-nasl (perlindungan keturunan) mencakup tidak hanya kelangsungan biologis generasi mendatang, tetapi juga institusi keluarga, perlindungan anak, dan keberlanjutan antar-generasi — termasuk keadilan lingkungan bagi generasi yang akan datang. Hifz al-mal (perlindungan harta) berkaitan dengan hak kepemilikan yang sah, akses terhadap sumber daya ekonomi, dan perlindungan dari eksploitasi maupun perampasan hak ekonomi.

Yang menarik, struktur maqashid syariah ini memiliki afinitas konseptual yang kuat dengan pendekatan pembangunan manusia (human development) yang dipelopori Mahbub ul Haq dan Amartya Sen, yang menjadi basis metodologis Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) yang digunakan Indonesia sejak 1996. Sen menekankan bahwa pembangunan sejati adalah perluasan kapabilitas (capabilities) manusia untuk menjalani kehidupan yang mereka punya alasan untuk menghargainya — sebuah gagasan yang secara substantif selaras dengan maqashid syariah yang berorientasi pada perlindungan dan pemekaran potensi manusia secara holistik, bukan sekadar akumulasi kekayaan.

Implikasinya bagi Indonesia adalah pentingnya mengintegrasikan kerangka maqashid ke dalam perencanaan pembangunan nasional, tidak sebagai retorika keagamaan yang terpisah dari kebijakan teknokratik, melainkan sebagai kerangka evaluatif yang dapat dioperasionalkan. Beberapa lembaga dan akademisi telah mengembangkan Indeks Maqashid Syariah (Maqashid al-Shariah Index) sebagai instrumen pengukuran kinerja lembaga keuangan syariah maupun kebijakan publik, meski standardisasi dan validitas empirisnya masih terus diperdebatkan dan dikembangkan dalam literatur ekonomi Islam kontemporer.

C. Kemiskinan, Kesenjangan, dan Ketergantungan: Analisis Integratif

Ketiga fenomena ini — kemiskinan, kesenjangan, dan ketergantungan — sering dianalisis secara terpisah dalam literatur ekonomi pembangunan, padahal ketiganya saling terkait dalam sebuah rantai kausalitas yang sirkuler.

Kemiskinan dalam perspektif ekonomi Islam tidak semata dipahami sebagai kekurangan pendapatan di bawah garis tertentu (pendekatan moneter konvensional), tetapi sebagai kegagalan memenuhi dharuriyyat (kebutuhan primer) yang menghalangi seseorang mencapai falah. Ini sejalan dengan kritik Amartya Sen terhadap pendekatan kemiskinan berbasis pendapatan semata, yang menurutnya gagal menangkap deprivasi kapabilitas — misalnya seseorang berpendapatan cukup namun tidak dapat mengakses layanan kesehatan yang layak tetap mengalami kemiskinan dalam pengertian substantif. Islam mengenal pula konsep hajah (kebutuhan sekunder) dan kifayah (kecukupan), yang menuntun instrumen zakat untuk tidak sekadar mengentaskan kemiskinan absolut tetapi mendorong penerima menuju taraf kecukupan yang bermartabat.

Kesenjangan (inequality) berbeda secara konseptual dari kemiskinan — sebuah masyarakat bisa saja "berhasil" mengurangi kemiskinan absolut namun kesenjangan antar-kelompoknya justru melebar, sebagaimana ditunjukkan pengalaman banyak negara berkembang termasuk Indonesia pasca-krisis 1998, di mana rasio gini cenderung persisten pada level yang mengkhawatirkan meski angka kemiskinan menurun. Ekonomi Islam memandang kesenjangan struktural sebagai persoalan yang harus diatasi bukan hanya melalui filantropi (zakat, infak, sedekah) yang bersifat karitatif, tetapi melalui instrumen struktural: larangan riba yang mencegah akumulasi kekayaan tanpa produktivitas riil, kewajiban zakat sebagai redistribusi sistemik (bukan sukarela), larangan ihtikar (penimbunan) yang mendistorsi pasar, serta prinsip kepemilikan bahwa harta pada hakikatnya adalah amanah dari Allah yang membawa fungsi sosial (mal lahu wazifah ijtima'iyyah), sejalan dengan konsep fungsi sosial hak milik dalam UUPA Indonesia.

Ketergantungan (dependency) adalah dimensi ketiga yang sering luput dari analisis — baik ketergantungan individu (jebakan kemiskinan antar-generasi, ketergantungan pada bantuan sosial tanpa jalan keluar produktif) maupun ketergantungan struktural (ketergantungan ekonomi domestik pada modal dan teknologi asing, dominasi sektor ekstraktif berorientasi ekspor bahan mentah). Teori dependensi (dependency theory) yang berkembang dari pemikir seperti Andre Gunder Frank dan Raúl Prebisch relevan di sini: ketergantungan struktural pada pusat ekonomi global dapat mereproduksi kemiskinan dan kesenjangan di pinggiran (periphery) secara sistemik, terlepas dari kebijakan domestik semata.

Analisis integratif menuntut kita melihat ketiganya sebagai satu sistem yang saling menguatkan: kemiskinan individual dapat berakar pada kesenjangan struktural, dan kesenjangan struktural dapat berakar pada ketergantungan yang membatasi ruang gerak kebijakan domestik. Ekonomi Islam menawarkan instrumen yang bekerja pada berbagai level — zakat dan wakaf pada level redistribusi mikro, larangan riba dan monopoli pada level struktur pasar, serta prinsip ta'awun (kerja sama) dan kemandirian ekonomi umat pada level makro — yang bila diintegrasikan dengan strategi kemandirian ekonomi nasional ala Pancasila (yang menekankan penguasaan negara atas cabang produksi vital dan penolakan terhadap ketergantungan ekonomi asing sebagaimana termaktub dalam semangat asli Pasal 33), dapat membentuk strategi pembangunan yang lebih tangguh terhadap ketiga persoalan tersebut sekaligus.

D. Indikator Kesejahteraan Holistik: Melampaui PDB menuju Falah dan Keadilan Sosial

Kritik terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) sebagai ukuran tunggal kesejahteraan bukanlah hal baru — bahkan Simon Kuznets sendiri, arsitek konsep pendapatan nasional modern, telah memperingatkan pada 1934 bahwa kesejahteraan suatu bangsa sulit disimpulkan dari ukuran pendapatan nasional semata. PDB mengukur aliran produksi dan transaksi pasar, tetapi buta terhadap distribusi (sebuah negara dengan PDB tinggi bisa saja sangat timpang), buta terhadap kerja tidak berbayar (pekerjaan rumah tangga dan perawatan), buta terhadap eksternalitas lingkungan (kerusakan ekologis tercatat sebagai "pertumbuhan" ketika sumber daya alam dieksploitasi), dan buta terhadap dimensi non-material kesejahteraan seperti kebahagiaan, makna hidup, dan kohesi sosial.

Dari perspektif falah, keterbatasan PDB semakin nyata karena ia sama sekali tidak menangkap dimensi keberkahan, ketenangan batin, atau keseimbangan spiritual-material yang menjadi inti falah. Sebuah masyarakat bisa mencatat pertumbuhan PDB tinggi namun mengalami keretakan sosial, kerusakan moral, dan kesenjangan yang tajam — kondisi yang jelas bertentangan dengan falah maupun keadilan sosial Pancasila.

Sejumlah alternatif dan pelengkap indikator telah dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan ini. Indeks Pembangunan Manusia (IPM/HDI) yang dikembangkan UNDP menggabungkan dimensi kesehatan, pendidikan, dan pendapatan. Multidimensional Poverty Index (MPI) menangkap kemiskinan sebagai deprivasi multi-dimensi, bukan sekadar kekurangan pendapatan. Gross National Happiness (GNH) yang dipelopori Bhutan mengintegrasikan kesejahteraan psikologis, tata kelola, dan kelestarian budaya-lingkungan ke dalam kerangka pembangunan nasional. Di ranah ekonomi Islam sendiri, telah dikembangkan berbagai proposal Indeks Maqashid Syariah dan Islamic Human Development Index (I-HDI) yang mencoba mengoperasionalkan lima maqashid ke dalam indikator terukur, meski masih dalam tahap pengembangan metodologis yang aktif diperdebatkan di kalangan akademisi ekonomi Islam.

Bagi Indonesia, tantangan ke depan adalah merumuskan indikator kesejahteraan holistik yang secara eksplisit mengintegrasikan tiga lapisan: lapisan material (pendapatan, akses terhadap kebutuhan dasar), lapisan sosial-struktural (kesenjangan, kohesi sosial, keadilan distributif sebagaimana diamanatkan sila kelima Pancasila), dan lapisan spiritual-etis (keberkahan, ketenangan, makna hidup sebagaimana dicita-citakan falah). Instrumen semacam ini akan memberi basis evaluatif yang jauh lebih kaya bagi perencanaan pembangunan dibandingkan sekadar mengejar angka pertumbuhan PDB tahunan.

E. Peran Negara sebagai Regulator Berkeadilan: Antara Demokrasi Ekonomi dan Wilayah Hisbah

Pertanyaan mendasar dalam ekonomi politik adalah: sejauh mana dan dengan cara apa negara harus campur tangan dalam perekonomian? Ekonomi Pancasila dan ekonomi Islam sama-sama menjawab pertanyaan ini dengan menolak dua ekstrem — laissez-faire murni di satu sisi, dan komando negara total di sisi lain — namun dengan kerangka konseptual yang berbeda meski saling melengkapi.

Demokrasi ekonomi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 33 UUD 1945 dan penjelasannya, menempatkan produksi sebagai usaha bersama berdasar asas kekeluargaan, di mana negara menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menguasai bumi, air, serta kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini bukan berarti negara memonopoli seluruh aktivitas ekonomi, melainkan negara berperan sebagai regulator dan pelaku strategis pada sektor-sektor vital, sementara ruang bagi koperasi dan usaha swasta tetap terbuka dalam kerangka kekeluargaan — sebuah model yang oleh Mohammad Hatta disebut sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme/komunisme.

Wilayah hisbah dalam tradisi fiqih siyasah adalah institusi pengawasan pasar dan moralitas publik yang secara historis bertugas mencegah praktik curang dalam perdagangan (penipuan takaran dan timbangan, penimbunan/ihtikar, monopoli yang merugikan konsumen), menjaga harga dari manipulasi yang tidak adil, serta menegakkan etika bisnis Islam secara umum. Institusi ini, yang dalam sejarah Islam klasik dijalankan oleh seorang muhtasib, pada hakikatnya adalah bentuk intervensi negara yang bersifat korektif dan pengawasan (regulatory), bukan intervensi yang bersifat menggantikan mekanisme pasar itu sendiri. Negara dalam kerangka hisbah tidak menetapkan harga secara sepihak dalam kondisi normal (mengikuti hadis Nabi yang menolak permintaan penetapan harga saat terjadi kelangkaan di masa Madinah), namun berhak melakukan intervensi ketika terjadi distorsi pasar akibat kecurangan atau monopoli yang merugikan kemaslahatan umum.

Titik temu antara demokrasi ekonomi Pancasila dan wilayah hisbah terletak pada pemahaman bersama bahwa negara memiliki fungsi ganda: sebagai regulator yang menjaga agar mekanisme pasar berjalan adil dan tidak dieksploitasi oleh kekuatan yang timpang, sekaligus sebagai pelaku aktif pada wilayah-wilayah strategis yang menyangkut kemaslahatan kolektif. Keduanya menolak gagasan bahwa pasar bebas tanpa pengawasan akan secara otomatis menghasilkan keadilan (sebuah asumsi neoklasik yang dipertanyakan keduanya), namun juga menolak gagasan bahwa negara harus menggantikan seluruh inisiatif ekonomi masyarakat.

Sintesis kontemporer antara demokrasi ekonomi Pancasila dan wilayah hisbah dapat menawarkan model regulasi ekonomi Indonesia yang lebih komprehensif: institusi pengawasan pasar modern (otoritas persaingan usaha, otoritas jasa keuangan, badan pengawas pangan) dapat memperkaya fungsinya dengan prinsip-prinsip hisbah — pengawasan etika bisnis, pencegahan monopoli dan penimbunan, transparansi harga — sekaligus tetap berada dalam kerangka konstitusional demokrasi ekonomi Pancasila yang menempatkan kemakmuran rakyat, bukan sekadar efisiensi pasar, sebagai tujuan akhir regulasi.

---

Kelima sub-bab di atas menunjukkan bahwa paradigma kesejahteraan sosial terpadu bukanlah sekadar penggabungan dua kerangka normatif yang berbeda asal-usul, melainkan sintesis yang koheren: falah dan keadilan sosial sebagai tujuan bersama, maqashid syariah dan pembangunan manusia sebagai kerangka operasionalnya, analisis integratif atas kemiskinan-kesenjangan-ketergantungan sebagai diagnosis persoalannya, indikator holistik sebagai alat ukurnya, dan peran negara sebagai regulator berkeadilan sebagai instrumen kebijakannya.

No	Kode Link	Judul Topik
1	00112	Agunan pada Perbankan Syariah
2	00021	Akad Hawalah pada Perbankan Syariah
3	00024	Akad Ijarah pada Perbankan Syariah
4	00028	Akad Istishna' pada Perbankan Syariah
5	00033	Akad Kafalah pada Perbankan Syariah
6	00035	Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah
7	00051	Akad Murabahah pada Perbankan Syariah
8	00044	Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah
9	00047	Akad Qardh pada Perbankan Syariah
10	00053	Akad Salam pada Perbankan Syariah
11	00056	Akad Sharf pada Perbankan Syariah
12	00059	Akad Wadiah pada Perbankan Syariah
13	00061	Akad Wakalah pada Perbankan Syariah
14	00117	Aset pada Perbankan Syariah
15	00118	Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Keuangan Islam
16	00579	Baitul Mal wa Tamwil (BMT): Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
17	00377	Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah
18	00369	Bank Sentral Perspektif Ekonomi Islam
19	00811	Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam
20	00373	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah
21	00378	Bunga Perspektif Sistem Ekonomi Islam
22	00380	Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah
23	00382	Cash Ratio pada Perbankan Syariah
24	00384	Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sistem Ekonomi Islam
25	00385	Cost to Income Ratio (CIR) pada Perbankan Syariah
26	00389	Current Account Saving Account (CASA) pada Perbankan Syariah
27	00390	Current Ratio pada Perbankan Syariah
28	00392	Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah
29	00393	Dana Syirkah Temporer pada Perbankan Syariah
30	00395	Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perbankan Syariah
31	00396	Debt to Equity Ratio (DER) pada Perbankan Syariah
32	00398	Denda: Konsep Ta’zir dalam Keuangan Islam
33	00403	Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah
34	00409	Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah
35	00547	Ekonomi Keuangan Islam
36	00548	Ekonomi Keuangan Sosial Islam
37	00428	Ekonomi Pancasila Perpektif Islam
38	00799	Ekuitas pada Perbankan Syariah
39	00456	Environmental, Social, and Governance (ESG) Perspektif Ekonomi Islam
40	00458	Etika Bisnis Islam
41	00470	Fatwa dan Regulasi Industri Halal: Integrasi Fatwa ke Dalam Regulasi dan Tata Kelola Perbankan Syariah
42	00484	Filsafat Ilmu Ekonomi Islam
43	00485	Financial Distress dalam Sistem Keuangan Islam
44	00486	Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah
45	00493	Garansi Bank Perspektif Ekonomi Islam
46	00495	Giro Wajib Minimum (GWM) pada Perbankan Syariah
47	00802	Good Corporate Governance (GCG) dalam Sistem Ekonomi Islam
48	00509	Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
49	00510	Hedging Perspektif Ekonomi Islam
50	00516	Income Smoothing Perspektif Ekonomi Islam
51	00545	Indikator Kesehatan Perbankan Syariah
52	00549	Industri Keuangan Syariah
53	00524	Internet Banking dalam Sistem Perbankan Syariah
54	00529	Investasi Surat Berharga pada Perbankan Syariah
55	00535	Kartu Debit dalam Sistem Perbankan Islam
56	00536	Kartu Kredit dalam Sistem Perbankan Islam
57	00542	Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Sistem Ekonomi Islam
58	00543	Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
59	00559	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Perbankan Syariah
60	00552	Kinerja Karyawan Perspektif Ekonomi Islam
61	00553	Kliring dalam Sistem Perbankan Islam
62	00558	Koperasi Syariah: Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
63	00560	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah: Konsep, Akad, dan Implementasi
64	00561	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat
65	00562	Laba Bersih pada Perbankan Syariah
66	00564	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
67	00565	Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank
68	00566	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Ekonomi Islam
69	00567	Letter of Credit (L/C) Perspektif Ekonomi Islam
70	00568	Liabilitas pada Perbankan Syariah
71	00571	Loyalitas Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
72	00578	Makroekonomi Islam: dan Dinamika Ekonomi Global
73	00001	Manajemen Risiko Hukum pada Ekonomi Islam
74	00002	Manajemen Risiko Imbal Hasil pada Ekonomi Islam
75	00003	Manajemen Risiko Investasi pada Ekonomi Islam
76	00006	Manajemen Risiko Kepatuhan pada Ekonomi Islam
77	00806	Manajemen Risiko Likuiditas pada Ekonomi Islam
78	00004	Manajemen Risiko Nilai Tukar pada Ekonomi Islam
79	00807	Manajemen Risiko Operasional pada Ekonomi Islam
80	00808	Manajemen Risiko Pasar pada Ekonomi Islam
81	00005	Manajemen Risiko Pembiayaan pada Sistem Ekonomi Islam
82	00007	Manajemen Risiko Reputasi pada Sistem Ekonomi Islam
83	00008	Manajemen Risiko Stratejik pada Sistem Ekonomi Islam
84	00795	Manajemen ZISWAF pada Lembaga Keuangan Syariah
85	00581	Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam
86	00617	Merger pada Perbankan Syariah
87	00014	Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Ekonomi
88	00015	Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
89	00016	Metodologi Penelitian Mixed Methods dalam Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
90	00017	Mikroekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif atas Landasan Epistemologis, Konsep Inti, dan Implementasi Kelembagaan
91	00618	Minat Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
92	00619	Mobile Banking dalam Sistem Perbankan Islam
93	00622	Moral Hazard Perspektif Ekonomi Islam
94	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
95	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
96	00650	Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah
97	00625	Net Profit Margin (NPM) pada Perbankan Syariah
98	00626	Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada Perbankan Syariah
99	00627	Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah
100	00630	Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam
101	00644	Pembiayaan dalam Sistem Ekonomi Islam
102	00651	Perbankan Syariah: Manajemen Operasional dan Ketahanan
103	00652	Perbankan Syariah: Peluang Pengembangannya
104	00653	Perbankan Syariah: Pembiayaan Sektor Produktif dan Industri Halal
105	00654	Perbankan Syariah: Strategi Pendanaan dan Diversifikasi Produk
106	00655	Perbankan Syariah: Tantangan Pengembangannya
107	00656	Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Regulasi
108	00658	Perilaku Konsumen dalam Sistem Ekonomi Islam
109	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
110	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
111	00667	Price To Book Value (PBV) pada Perbankan Syariah
112	00668	Price To Earning Ratio (PER) pada Perbankan Syariah
113	00796	Produk Deposito pada Perbankan Syariah
114	00494	Produk Giro pada Perbankan Syariah
115	00669	Produk Jasa (Layanan) pada Perbankan Syariah
116	00671	Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) pada Perbankan Syariah
117	00670	Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) pada Perbankan Syariah
118	00674	Quick Ratio pada Perbankan Syariah
119	00675	Rasio Likuiditas dalam Sistem Keuangan Islam
120	00676	Rasio Profitabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
121	00677	Rasio Solvabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
122	00681	Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah
123	00682	Return On Equity (ROE) pada Perbankan Syariah
124	00684	Riba Perspektif Ekonomi Islam
125	00685	Safe Deposit Box pada Perbankan Islam
126	00101	Sistem Ekonomi Adam Smith (Klasik) menurut Islam
127	00098	Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal menurut Islam
128	00099	Sistem Ekonomi Keynesian menurut Islam
129	00691	Sistem Ekonomi Neo-Klasik menurut Islam
130	00103	Sistem Ekonomi Pancasila menurut Islam
131	00100	Sistem Ekonomi Skolastik menurut Islam
132	00102	Sistem Ekonomi Sosialis menurut Islam
133	00629	Sistem Operasional Bank Syariah
134	00726	Subrogasi dalam Sistem Keuangan Islam
135	00704	Sumber Daya Manusia (SDM) Perspektif Ekonomi Islam
136	00737	Transaksi dalam Sistem Ekonomi Islam
137	00738	Uang Perspektif Ekonomi Islam
138	00747	Unit Usaha Syariah (UUS)
139	00766	Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam