BAB 10: SISTEM KEUANGAN DAN MONETER INTEGRATIF

Bab 10 masuk ke jantung yang menggerakkan sekaligus paling rentan menyimpang dalam sistem ekonomi modern: sektor keuangan dan moneter. Di sinilah kritik ekonomi Islam terhadap riba dan kritik ekonomi Pancasila terhadap kapitalisme finansial bertemu paling tajam.

A. Kritik terhadap Sistem Keuangan Konvensional: Perspektif Pancasila dan Islam

Sistem keuangan konvensional modern dibangun di atas fondasi bunga (interest-based system), di mana uang itu sendiri diperlakukan sebagai komoditas yang dapat "berbiak" (money begets money) tanpa keterkaitan wajib dengan aktivitas ekonomi riil. Kritik Islam terhadap sistem ini bukan sekadar penolakan teknis terhadap satu instrumen (bunga), melainkan penolakan filosofis terhadap logika bahwa uang memiliki nilai waktu intrinsik yang harus dikompensasi terlepas dari apakah modal tersebut menghasilkan nilai tambah riil atau tidak. Akibatnya, sistem berbasis bunga cenderung mendorong leverage berlebihan, spekulasi, dan krisis finansial berulang — sebagaimana ditunjukkan berbagai krisis keuangan global, termasuk krisis 2008 yang berakar pada produk derivatif kredit perumahan yang terputus jauh dari aset riil yang mendasarinya.

Dari perspektif Pancasila, kritik ini berpadu dengan kegelisahan terhadap dominasi kapital finansial yang tidak sejalan dengan asas kekeluargaan — sistem keuangan yang lebih menguntungkan pemilik modal besar (yang bisa mengakses kredit murah dan instrumen investasi canggih) dibanding rakyat kecil (yang justru sering terjebak pinjaman berbunga tinggi dari rentenir atau pinjaman daring ilegal) bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial dan demokrasi ekonomi.

Contoh: fenomena jebakan utang pada pinjaman online (pinjol) ilegal yang marak di Indonesia — dengan bunga efektif yang bisa mencapai ratusan persen per tahun — adalah manifestasi paling telanjang dari kritik ini: sistem keuangan berbasis bunga tanpa batas dan tanpa keterkaitan dengan kapasitas produktif peminjam justru menjerumuskan kelompok rentan (buruh, ibu rumah tangga, UMKM kecil) ke dalam spiral utang yang menghancurkan, alih-alih memberdayakan mereka secara ekonomi.

B. Larangan Riba dan Reformasi Sistem Keuangan Nasional

Larangan riba dalam Al-Qur'an disampaikan secara bertahap dan tegas, dengan penekanan bahwa riba adalah bentuk kezaliman karena membebankan seluruh risiko usaha pada peminjam sementara pemberi pinjaman dijamin keuntungannya tanpa menanggung risiko apa pun (al-ghunmu bi al-ghurmi — keuntungan harus sepadan dengan risiko yang ditanggung, sebuah prinsip yang justru absen dalam skema bunga). Sebagai gantinya, Islam menawarkan skema pembiayaan berbasis bagi hasil (mudharabah, musyarakah) di mana pemilik modal dan pengelola usaha sama-sama menanggung risiko sesuai porsi masing-masing.

Reformasi sistem keuangan nasional dalam kerangka ini tidak berarti penghapusan seluruh sistem perbankan yang ada secara radikal, melainkan transformasi bertahap menuju sistem keuangan yang lebih berbasis ekuitas dan bagi hasil (equity-based financing) dibanding utang berbunga (debt-based financing) — sebuah arah yang sebenarnya juga mulai didukung sebagian ekonom arus utama pasca-krisis 2008 yang menyadari bahaya sistemik dari leverage berbasis utang yang berlebihan.

Contoh: transformasi bank konvensional daerah menjadi bank syariah penuh (spin-off), seperti yang terjadi pada beberapa Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia yang mengonversi diri menjadi BPD Syariah, menunjukkan bagaimana reformasi ini dapat berjalan secara institusional — bukan dengan menghancurkan sistem perbankan yang ada, melainkan mengonversi model bisnisnya dari basis bunga ke basis bagi hasil dan jual-beli (murabahah, ijarah) yang lebih terkait langsung dengan aktivitas ekonomi riil nasabah.

C. Perbankan Syariah sebagai Instrumen Demokrasi Keuangan

Demokrasi keuangan (financial democracy) merujuk pada gagasan bahwa akses terhadap layanan keuangan seharusnya tidak menjadi hak istimewa segelintir pihak yang sudah mapan secara ekonomi, melainkan hak yang dapat diakses secara luas dan adil oleh seluruh lapisan masyarakat — sejalan dengan asas kekeluargaan Pancasila yang menolak eksklusivitas ekonomi.

Perbankan syariah, dengan prinsip bagi hasil yang menyelaraskan kepentingan bank dan nasabah (bank ikut menanggung risiko bisnis nasabah dalam skema mudharabah, bukan sekadar memungut bunga tanpa peduli hasil usaha nasabah), pada prinsipnya dirancang untuk lebih inklusif terhadap kelompok yang selama ini sulit mengakses kredit konvensional karena dianggap "berisiko tinggi" secara aktuaria konvensional — meski dalam praktiknya, tantangan implementasi (bank syariah di Indonesia sering kali masih mereplikasi produk berbasis utang seperti murabahah dibanding produk bagi hasil murni seperti mudharabah/musyarakah yang secara risiko lebih menuntut) masih menjadi catatan kritis yang terus disuarakan akademisi ekonomi syariah.

Contoh: skema pembiayaan mikro syariah berbasis kelompok tanggung renteng, di mana sekelompok pedagang kecil saling menjamin kelayakan satu sama lain untuk mendapatkan pembiayaan tanpa agunan konvensional (yang biasanya menjadi penghalang utama akses kredit bagi pelaku usaha mikro), menunjukkan bagaimana prinsip bagi hasil dan tanggung jawab kolektif dapat membuka akses keuangan bagi kelompok yang selama ini terpinggirkan dari sistem perbankan konvensional.

D. Inklusi Keuangan: Menjangkau Mustadh'afin (Kaum Lemah) melalui Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Mustadh'afin — istilah Al-Qur'an untuk kelompok yang dilemahkan secara struktural (fakir miskin, yatim, kaum tertindas) — menjadi sasaran prioritas dalam agenda inklusi keuangan Islam, karena keadilan sosial dalam Islam secara eksplisit berpihak pada pembelaan kelompok ini, bukan sekadar netral terhadap mekanisme pasar. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti BMT (Baitul Maal wat Tamwil) dirancang khusus untuk menjangkau segmen ini — menggabungkan fungsi baitul maal (pengelolaan dana sosial zakat-infak-sedekah yang bersifat hibah/nirlaba) dengan fungsi baitut tamwil (pembiayaan komersial berbasis bagi hasil) dalam satu institusi yang sama.

Model ganda ini penting karena kelompok mustadh'afin yang paling parah kondisinya (fakir yang benar-benar tidak punya kapasitas usaha) memerlukan bantuan hibah langsung (fungsi baitul maal), sementara kelompok yang sedikit lebih mampu namun masih rentan (miskin produktif, usaha mikro pemula) lebih tepat dibantu melalui pembiayaan bagi hasil yang memberdayakan tanpa menciptakan ketergantungan permanen pada bantuan (fungsi baitut tamwil).

Contoh: program pembiayaan bergulir BMT bagi pedagang kaki lima yang dikombinasikan dengan pendampingan usaha dan penyaluran zakat produktif bagi anggota yang belum layak dibiayai secara komersial — sebuah pendekatan bertingkat yang membedakan antara "memberi ikan" (zakat konsumtif bagi yang benar-benar tidak mampu) dan "mengajari memancing" (pembiayaan bagi hasil bagi yang punya potensi usaha) sesuai kondisi riil masing-masing penerima manfaat.

E. Kebijakan Moneter dalam Perspektif Integratif: Stabilitas Harga dan Keadilan Distribusi

Kebijakan moneter konvensional umumnya berfokus pada dua sasaran utama: stabilitas harga (pengendalian inflasi) dan pertumbuhan ekonomi, dengan instrumen utama suku bunga acuan. Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan suku bunga sebagai instrumen moneter itu sendiri menjadi problematis karena bertentangan dengan larangan riba pada level sistemik — meski secara praktis, sebagian besar negara dengan sistem keuangan ganda (termasuk Indonesia) tetap menggunakan suku bunga acuan konvensional yang kemudian ditransmisikan secara tidak langsung ke sektor perbankan syariah melalui berbagai mekanisme.

Dari sudut pandang Pancasila, kebijakan moneter juga harus mempertimbangkan dimensi keadilan distribusi, bukan sekadar stabilitas harga agregat — karena inflasi maupun kebijakan pengetatan moneter (kenaikan suku bunga untuk meredam inflasi) memiliki dampak distributif yang tidak netral: inflasi cenderung memukul kelompok berpendapatan tetap dan miskin paling keras (karena daya beli mereka tergerus tanpa penyesuaian pendapatan yang memadai), sementara kenaikan suku bunga cenderung menguntungkan pemilik modal/deposan besar sambil membebani sektor riil dan UMKM yang bergantung pada kredit.

Contoh: ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk meredam tekanan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, kebijakan ini secara bersamaan meningkatkan biaya modal bagi pelaku UMKM yang mengandalkan kredit perbankan untuk ekspansi usaha — sebuah trade-off distributif yang jarang dibahas secara eksplisit dalam kerangka kebijakan moneter konvensional, namun menjadi perhatian penting jika kebijakan moneter dievaluasi melalui lensa keadilan sosial Pancasila-Islam, bukan sekadar efektivitas pengendalian inflasi semata.

F. Wakaf Produktif dan Zakat sebagai Instrumen Fiskal-Moneter Non-Konvensional

Wakaf dan zakat sering dipandang sebagai instrumen filantropi semata, padahal dalam skala yang cukup besar keduanya berpotensi berfungsi sebagai instrumen kuasi-fiskal yang melengkapi kebijakan fiskal dan moneter konvensional. Wakaf produktif (wakaf yang asetnya dikelola untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan, seperti wakaf tanah yang dibangun menjadi properti komersial dengan hasil sewa disalurkan untuk pendidikan dan kesehatan) dapat menjadi sumber pembiayaan pembangunan jangka panjang yang tidak membebani APBN maupun menambah utang negara.

Zakat, di sisi lain, memiliki fungsi redistributif otomatis (mirip fungsi automatic stabilizer dalam kebijakan fiskal Keynesian) — pada saat perekonomian tumbuh dan harta masyarakat kaya bertambah, potensi zakat juga bertambah, sehingga secara alami menyediakan sumber daya yang lebih besar untuk mendukung kelompok miskin justru pada saat kesenjangan berpotensi melebar.

Contoh: penerbitan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) oleh pemerintah Indonesia — sebuah inovasi instrumen yang menggabungkan dana wakaf tunai dari masyarakat dengan instrumen surat berharga negara syariah (sukuk), di mana pokok wakaf dijamin negara dan imbal hasilnya disalurkan untuk program sosial seperti pemberdayaan UMKM dan kesehatan — menunjukkan bagaimana wakaf dapat diintegrasikan langsung ke dalam arsitektur pembiayaan negara modern, bukan sekadar dikelola secara tradisional dan terisolasi dari sistem keuangan nasional.

---

KESIMPULAN BAB 10

Bab 10 menunjukkan bahwa reformasi sistem keuangan dan moneter dalam kerangka Pancasila-Islam bukan sekadar soal mengganti label "konvensional" menjadi "syariah", melainkan perubahan mendasar dalam logika bagaimana uang dan modal seharusnya bekerja dalam masyarakat.

Pertama, kritik terhadap sistem keuangan konvensional — baik dari sisi bahaya sistemik logika bunga dalam Islam maupun kegelisahan Pancasila terhadap dominasi kapital finansial yang timpang — menemukan pembenarannya paling telanjang dalam fenomena jerat pinjaman online ilegal yang menjerumuskan kelompok rentan ke spiral utang.

Kedua, larangan riba menuntut bukan penghapusan sistem perbankan, melainkan transformasi menuju basis bagi hasil dan ekuitas yang membagi risiko secara adil antara pemodal dan pengelola usaha — sebuah arah reformasi yang mulai mendapat pembenaran bahkan dari ekonom arus utama pasca-krisis finansial global.

Ketiga, perbankan syariah berpotensi menjadi instrumen demokrasi keuangan yang lebih inklusif, meski tantangan implementasi riil (dominasi produk berbasis utang seperti murabahah dibanding bagi hasil murni) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dibenahi agar potensi ini benar-benar terwujud, bukan sekadar klaim normatif.

Keempat, lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT menawarkan model ganda yang membedakan pendekatan hibah (bagi yang benar-benar tidak mampu) dan pembiayaan bagi hasil (bagi yang punya potensi usaha) — sebuah pendekatan berjenjang yang lebih tepat sasaran dibanding pendekatan tunggal, baik filantropi murni maupun kredit komersial murni.

Kelima, kebijakan moneter harus dievaluasi tidak hanya dari efektivitasnya mengendalikan inflasi, tetapi juga dari dampak distributifnya — karena baik inflasi maupun pengetatan moneter memiliki konsekuensi yang tidak netral terhadap kelompok berpendapatan rendah dan pelaku usaha kecil.

Keenam, wakaf produktif dan zakat, jika diintegrasikan secara serius ke dalam arsitektur keuangan negara modern (sebagaimana ditunjukkan inovasi Cash Waqf Linked Sukuk), dapat berfungsi sebagai instrumen kuasi-fiskal yang melengkapi—bukan menggantikan—kebijakan fiskal dan moneter konvensional, sekaligus menghadirkan mekanisme redistribusi yang built-in dalam sistem ekonomi itu sendiri.

Dengan demikian, Bab 10 menegaskan bahwa sistem keuangan dan moneter integratif bukan sekadar wacana kepatuhan syariah teknis, melainkan tawaran arsitektur keuangan yang lebih menyelaraskan kepentingan stabilitas ekonomi, pemberdayaan kelompok lemah, dan keadilan distribusi — tiga hal yang dalam sistem keuangan konvensional sering kali justru saling bertentangan.

No	Kode Link	Judul Topik
1	00112	Agunan pada Perbankan Syariah
2	00021	Akad Hawalah pada Perbankan Syariah
3	00024	Akad Ijarah pada Perbankan Syariah
4	00028	Akad Istishna' pada Perbankan Syariah
5	00033	Akad Kafalah pada Perbankan Syariah
6	00035	Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah
7	00051	Akad Murabahah pada Perbankan Syariah
8	00044	Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah
9	00047	Akad Qardh pada Perbankan Syariah
10	00053	Akad Salam pada Perbankan Syariah
11	00056	Akad Sharf pada Perbankan Syariah
12	00059	Akad Wadiah pada Perbankan Syariah
13	00061	Akad Wakalah pada Perbankan Syariah
14	00117	Aset pada Perbankan Syariah
15	00118	Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Keuangan Islam
16	00579	Baitul Mal wa Tamwil (BMT): Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
17	00377	Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah
18	00369	Bank Sentral Perspektif Ekonomi Islam
19	00811	Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam
20	00373	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah
21	00378	Bunga Perspektif Sistem Ekonomi Islam
22	00380	Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah
23	00382	Cash Ratio pada Perbankan Syariah
24	00384	Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sistem Ekonomi Islam
25	00385	Cost to Income Ratio (CIR) pada Perbankan Syariah
26	00389	Current Account Saving Account (CASA) pada Perbankan Syariah
27	00390	Current Ratio pada Perbankan Syariah
28	00392	Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah
29	00393	Dana Syirkah Temporer pada Perbankan Syariah
30	00395	Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perbankan Syariah
31	00396	Debt to Equity Ratio (DER) pada Perbankan Syariah
32	00398	Denda: Konsep Ta’zir dalam Keuangan Islam
33	00403	Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah
34	00409	Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah
35	00547	Ekonomi Keuangan Islam
36	00548	Ekonomi Keuangan Sosial Islam
37	00428	Ekonomi Pancasila Perpektif Islam
38	00799	Ekuitas pada Perbankan Syariah
39	00456	Environmental, Social, and Governance (ESG) Perspektif Ekonomi Islam
40	00458	Etika Bisnis Islam
41	00470	Fatwa dan Regulasi Industri Halal: Integrasi Fatwa ke Dalam Regulasi dan Tata Kelola Perbankan Syariah
42	00484	Filsafat Ilmu Ekonomi Islam
43	00485	Financial Distress dalam Sistem Keuangan Islam
44	00486	Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah
45	00493	Garansi Bank Perspektif Ekonomi Islam
46	00495	Giro Wajib Minimum (GWM) pada Perbankan Syariah
47	00802	Good Corporate Governance (GCG) dalam Sistem Ekonomi Islam
48	00509	Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
49	00510	Hedging Perspektif Ekonomi Islam
50	00516	Income Smoothing Perspektif Ekonomi Islam
51	00545	Indikator Kesehatan Perbankan Syariah
52	00549	Industri Keuangan Syariah
53	00524	Internet Banking dalam Sistem Perbankan Syariah
54	00529	Investasi Surat Berharga pada Perbankan Syariah
55	00535	Kartu Debit dalam Sistem Perbankan Islam
56	00536	Kartu Kredit dalam Sistem Perbankan Islam
57	00542	Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Sistem Ekonomi Islam
58	00543	Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
59	00559	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Perbankan Syariah
60	00552	Kinerja Karyawan Perspektif Ekonomi Islam
61	00553	Kliring dalam Sistem Perbankan Islam
62	00558	Koperasi Syariah: Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
63	00560	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah: Konsep, Akad, dan Implementasi
64	00561	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat
65	00562	Laba Bersih pada Perbankan Syariah
66	00564	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
67	00565	Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank
68	00566	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Ekonomi Islam
69	00567	Letter of Credit (L/C) Perspektif Ekonomi Islam
70	00568	Liabilitas pada Perbankan Syariah
71	00571	Loyalitas Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
72	00578	Makroekonomi Islam: dan Dinamika Ekonomi Global
73	00001	Manajemen Risiko Hukum pada Ekonomi Islam
74	00002	Manajemen Risiko Imbal Hasil pada Ekonomi Islam
75	00003	Manajemen Risiko Investasi pada Ekonomi Islam
76	00006	Manajemen Risiko Kepatuhan pada Ekonomi Islam
77	00806	Manajemen Risiko Likuiditas pada Ekonomi Islam
78	00004	Manajemen Risiko Nilai Tukar pada Ekonomi Islam
79	00807	Manajemen Risiko Operasional pada Ekonomi Islam
80	00808	Manajemen Risiko Pasar pada Ekonomi Islam
81	00005	Manajemen Risiko Pembiayaan pada Sistem Ekonomi Islam
82	00007	Manajemen Risiko Reputasi pada Sistem Ekonomi Islam
83	00008	Manajemen Risiko Stratejik pada Sistem Ekonomi Islam
84	00795	Manajemen ZISWAF pada Lembaga Keuangan Syariah
85	00581	Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam
86	00617	Merger pada Perbankan Syariah
87	00014	Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Ekonomi
88	00015	Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
89	00016	Metodologi Penelitian Mixed Methods dalam Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
90	00017	Mikroekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif atas Landasan Epistemologis, Konsep Inti, dan Implementasi Kelembagaan
91	00618	Minat Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
92	00619	Mobile Banking dalam Sistem Perbankan Islam
93	00622	Moral Hazard Perspektif Ekonomi Islam
94	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
95	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
96	00650	Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah
97	00625	Net Profit Margin (NPM) pada Perbankan Syariah
98	00626	Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada Perbankan Syariah
99	00627	Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah
100	00630	Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam
101	00644	Pembiayaan dalam Sistem Ekonomi Islam
102	00651	Perbankan Syariah: Manajemen Operasional dan Ketahanan
103	00652	Perbankan Syariah: Peluang Pengembangannya
104	00653	Perbankan Syariah: Pembiayaan Sektor Produktif dan Industri Halal
105	00654	Perbankan Syariah: Strategi Pendanaan dan Diversifikasi Produk
106	00655	Perbankan Syariah: Tantangan Pengembangannya
107	00656	Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Regulasi
108	00658	Perilaku Konsumen dalam Sistem Ekonomi Islam
109	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
110	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
111	00667	Price To Book Value (PBV) pada Perbankan Syariah
112	00668	Price To Earning Ratio (PER) pada Perbankan Syariah
113	00796	Produk Deposito pada Perbankan Syariah
114	00494	Produk Giro pada Perbankan Syariah
115	00669	Produk Jasa (Layanan) pada Perbankan Syariah
116	00671	Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) pada Perbankan Syariah
117	00670	Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) pada Perbankan Syariah
118	00674	Quick Ratio pada Perbankan Syariah
119	00675	Rasio Likuiditas dalam Sistem Keuangan Islam
120	00676	Rasio Profitabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
121	00677	Rasio Solvabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
122	00681	Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah
123	00682	Return On Equity (ROE) pada Perbankan Syariah
124	00684	Riba Perspektif Ekonomi Islam
125	00685	Safe Deposit Box pada Perbankan Islam
126	00101	Sistem Ekonomi Adam Smith (Klasik) menurut Islam
127	00098	Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal menurut Islam
128	00099	Sistem Ekonomi Keynesian menurut Islam
129	00691	Sistem Ekonomi Neo-Klasik menurut Islam
130	00103	Sistem Ekonomi Pancasila menurut Islam
131	00100	Sistem Ekonomi Skolastik menurut Islam
132	00102	Sistem Ekonomi Sosialis menurut Islam
133	00629	Sistem Operasional Bank Syariah
134	00726	Subrogasi dalam Sistem Keuangan Islam
135	00704	Sumber Daya Manusia (SDM) Perspektif Ekonomi Islam
136	00737	Transaksi dalam Sistem Ekonomi Islam
137	00738	Uang Perspektif Ekonomi Islam
138	00747	Unit Usaha Syariah (UUS)
139	00766	Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam