BAB 3: SEJARAH DAN KONTEKS PERADABAN 

---

A. Akar Peradaban Ekonomi Nusantara: Pertemuan Tradisi Adat dan Islam

Penjelasan lebih detail:

Sebelum Islam datang, masyarakat Nusantara sudah memiliki sistem ekonomi yang cukup mapan, dipengaruhi oleh masa Hindu-Buddha dan tradisi asli (animisme-dinamisme). Sistem ini mencakup:

• Sistem pertanian komunal – tanah dikelola bersama dengan pembagian hasil menurut adat (misalnya sistem sawah desa di Jawa).
• Sistem perdagangan pelabuhan – kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit sudah punya jalur dagang internasional jauh sebelum Islam masuk.
• Hukum adat kepemilikan – tanah, hutan, dan laut memiliki status kepemilikan komunal (ulayat), bukan hanya individu.

Ketika Islam masuk sekitar abad ke-7 hingga berkembang pesat abad ke-13 (terutama lewat jalur pantai barat Sumatra, pesisir utara Jawa, dan Sulawesi), Islam dibawa oleh pedagang, bukan penakluk militer. Ini penting karena artinya nilai-nilai ekonomi Islam (kejujuran dagang, larangan riba, akad yang jelas) masuk secara halus dan menyatu dengan struktur ekonomi adat yang sudah ada, tanpa menghancurkannya.

Proses akulturasi ini melahirkan model ekonomi khas: etika Islam + struktur sosial adat. Misalnya, sistem bagi hasil dalam pertanian adat (seperti maro atau mertelu di Jawa, di mana hasil panen dibagi antara pemilik tanah dan penggarap) berkembang mendekati prinsip muzara'ah dan mukhabarah dalam fiqih muamalah Islam, meskipun istilahnya tetap istilah lokal.

Contoh tambahan:

1. Di Kesultanan Aceh, hukum dagang mengadopsi prinsip syariah dalam pengelolaan pelabuhan (misalnya penetapan cukai/bea yang tidak memberatkan, sesuai prinsip keadilan Islam), tapi tetap mempertahankan struktur adat hukum adat Aceh (Qanun) dalam pengaturan wilayah.
2. Di Gresik dan Tuban, para wali (Sunan Ampel, Sunan Giri) memakai jalur dagang untuk berdakwah, sehingga pasar-pasar tradisional menjadi tempat berbaurnya etika dagang Islam dan kebiasaan tawar-menawar ala Nusantara.
3. Sistem arisan yang masih ada sampai sekarang sebenarnya berakar dari tradisi tolong-menolong keuangan pra-Islam, namun berkembang dengan nilai amanah dan kejujuran yang diperkuat ajaran Islam.

---

B. Paham Kekeluargaan (Gotong Royong) dan Konsep Ta'awun dalam Islam

Penjelasan lebih detail:

Gotong royong bukan sekadar kebiasaan, tapi sistem sosial-ekonomi yang terstruktur dalam masyarakat tradisional Indonesia. Ada beberapa bentuknya:

• Gotong royong tenaga – membangun rumah, jalan, atau irigasi bersama.
• Gotong royong pangan – tradisi seperti "rewang" (membantu tetangga yang punya hajatan) atau "nyumbang".
• Gotong royong finansial – arisan, lumbung desa, dan kas komunal untuk kebutuhan darurat.

Sementara dalam Islam, konsep ta'awun memiliki dasar yang lebih spesifik secara syariat:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Ma'idah: 2)

Ta'awun dalam Islam dibedakan menjadi dua: ta'awun 'ala al-birr (tolong-menolong dalam kebaikan, wajib didukung) dan larangan ta'awun 'ala al-itsm (tolong-menolong dalam keburukan/dosa). Ini memberi kerangka etis pada gotong royong Indonesia — bahwa tidak semua bentuk "kerja sama" itu baik, harus dilihat tujuannya.

Ketemunya dua nilai ini menghasilkan sistem ekonomi kolektif yang punya legitimasi budaya sekaligus legitimasi agama, sehingga lebih kuat mengakar di masyarakat.

Contoh tambahan:

1. Lumbung Padi Desa – sistem penyimpanan padi komunal untuk membantu warga yang kekurangan pangan saat paceklik, mirip konsep baitul mal sederhana dalam sejarah Islam yang menyimpan harta untuk didistribusikan ke yang membutuhkan.
2. Kelompok Tani/Subak (Bali) – meski berbasis Hindu, prinsip kerja sama irigasi ini menunjukkan pola pikir kolektif yang sejalan dengan semangat ta'awun ketika diterapkan di komunitas muslim seperti sistem tajniban di Jawa Barat.
3. Koperasi berbasis pesantren – santri bergotong royong menyediakan modal usaha kecil bagi sesama santri atau alumni, ini adalah ta'awun modern yang berakar dari tradisi gotong royong pesantren.

---

C. Kesadaran Kebangsaan 1908–1945 dan Warisan Ekonomi Islam di Nusantara

Penjelasan lebih detail:

Periode ini disebut Zaman Pergerakan Nasional, dimulai dari berdirinya Budi Utomo (1908) hingga Proklamasi Kemerdekaan (1945). Konteks ekonominya penting untuk dipahami:

Pada masa kolonial Belanda, terjadi stratifikasi ekonomi rasial, yaitu sistem yang menempatkan:

1. Orang Eropa di puncak (menguasai perkebunan besar, perbankan, ekspor-impor),
2. Orang Timur Asing (terutama Tionghoa) di posisi menengah (menguasai perdagangan eceran, rentenir/pegadaian),
3. Pribumi di posisi terbawah (buruh tani, buruh perkebunan, pedagang kecil).

Sistem ini menciptakan kesenjangan ekonomi yang tajam, dan pribumi (khususnya pedagang muslim) sering terjerat riba/rente dari sistem pegadaian yang dikuasai etnis Tionghoa saat itu. Kondisi inilah yang mendorong lahirnya kesadaran untuk membangun kekuatan ekonomi mandiri berbasis nilai-nilai Islam yang anti-riba dan pro-keadilan.

Warisan ekonomi Islam pada masa ini terlihat dari semangat:

• Kemandirian ekonomi umat (tidak bergantung pada rentenir asing),
• Ukhuwwah dalam berdagang (membangun jaringan dagang antarpribumi muslim),
• Perlawanan terhadap eksploitasi ekonomi kolonial yang dianggap zalim dan bertentangan dengan nilai keadilan Islam.

Contoh tambahan:

1. Berdirinya Sarekat Dagang Islam (1911) di Solo oleh Haji Samanhoedi adalah respons langsung atas persaingan tidak sehat dengan pedagang Tionghoa dalam industri batik.
2. Munculnya lembaga simpan pinjam berbasis syariah sederhana di kalangan pedagang muslim untuk menghindari jeratan rentenir, sebagai cikal bakal semangat lembaga keuangan syariah modern.
3. Media massa Islam pada masa itu, seperti surat kabar yang diterbitkan kalangan pergerakan Islam, sering menyerukan boikot terhadap produk dan sistem dagang yang dianggap eksploitatif dan mengandung riba.

---

D. Kebangkitan Nasional sebagai Refleksi Nilai Tauhid dan Kebersamaan

Penjelasan lebih detail:

Kebangkitan Nasional (ditandai simbolis dengan berdirinya Budi Utomo 1908, dan diperingati setiap 20 Mei) sering dipahami sebatas gerakan politik-nasionalis. Namun jika dilihat lebih dalam, gerakan ini juga memiliki dimensi spiritual-teologis, khususnya dari kalangan pergerakan Islam.

Nilai tauhid — keyakinan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan ditaati secara mutlak — memiliki implikasi sosial-politik yang besar:

• Karena hanya Allah yang Maha Tinggi, maka tidak ada manusia atau bangsa yang berhak menindas manusia/bangsa lain. Ini menjadi dasar teologis untuk menolak penjajahan.
• Tauhid juga mengajarkan kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah (QS. Al-Hujurat: 13), sehingga sistem kolonial yang membeda-bedakan manusia berdasarkan ras/golongan ekonomi dianggap bertentangan dengan fitrah keadilan Ilahi.

Semangat inilah yang mendorong banyak ulama dan tokoh pergerakan menyatukan nilai keislaman dengan nasionalisme, melahirkan istilah seperti "nasionalisme religius" — cinta tanah air yang dilandasi keimanan, bukan sekadar romantisme kebangsaan semata.

Contoh tambahan:

1. Konsep "hubbul wathan minal iman" (cinta tanah air sebagian dari iman) yang berkembang di kalangan ulama Nusantara menjadi landasan spiritual perjuangan kemerdekaan, termasuk perjuangan melawan ketimpangan ekonomi kolonial.
2. Resolusi Jihad NU (1945) yang menyerukan perlawanan terhadap penjajah tidak hanya bermotif politik, tapi juga karena penjajahan dipandang sebagai bentuk kezaliman yang harus dilawan atas nama iman kepada Allah.
3. Semangat kebersamaan lintas golongan (santri, priyayi, abangan) dalam pergerakan nasional mencerminkan persatuan yang dilandasi kesadaran tauhid bahwa semua manusia sederajat, terlepas dari latar belakang sosial-ekonominya.

---

E. Peran Organisasi Islam (Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, NU) dalam Membentuk Ekonomi Kerakyatan

Penjelasan lebih detail:

1. Sarekat Dagang Islam (SDI) – berdiri 1911 di Solo

Didirikan oleh Haji Samanhoedi, seorang pengusaha batik. Latar belakangnya murni ekonomi: melindungi pedagang batik pribumi muslim dari monopoli dan persaingan tidak sehat pedagang Tionghoa yang saat itu menguasai distribusi bahan baku batik. SDI kemudian berkembang menjadi Sarekat Islam (SI) pada 1912 di bawah H.O.S. Tjokroaminoto, dan bertransformasi dari organisasi dagang menjadi gerakan sosial-politik massal pertama di Indonesia. Ini menunjukkan bagaimana kesadaran ekonomi bisa menjadi cikal bakal kesadaran politik-kebangsaan.

2. Muhammadiyah – berdiri 1912 oleh KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta

Muhammadiyah dikenal dengan pendekatan "Islam berkemajuan", yang menekankan amal nyata (charity/philanthropy) dibanding sekadar wacana. Dalam bidang ekonomi, kontribusinya meliputi:

• Mendirikan sekolah dan rumah sakit yang dikelola secara profesional dan mandiri secara finansial.
• Mengembangkan lembaga zakat modern seperti Lazismu.
• Membangun jaringan koperasi dan lembaga keuangan mikro syariah (BMT/BTM) di berbagai daerah untuk memberdayakan usaha kecil warga.

3. Nahdlatul Ulama (NU) – berdiri 1926 oleh KH Hasyim Asy'ari di Surabaya

NU berbasis kuat di kalangan pesantren dan masyarakat pedesaan. Pendekatan ekonominya lebih grassroots/akar rumput, seperti:

• Mengembangkan ekonomi berbasis pesantren (santripreneur), di mana pesantren menjadi pusat produksi dan distribusi barang (misalnya produksi pangan, konveksi).
• Membentuk lembaga seperti NU Care-LAZISNU untuk pengelolaan zakat, infaq, sedekah.
• Mendorong berdirinya lembaga keuangan mikro syariah di tingkat desa melalui jaringan NU seperti BMT NU.

Perbedaan pendekatan kedua organisasi ini menarik: Muhammadiyah lebih modernis-terstruktur (top-down, sistem formal), sementara NU lebih tradisional-komunal (bottom-up, berbasis kekerabatan pesantren). Namun keduanya sama-sama menyumbang fondasi ekonomi kerakyatan — ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil, bukan korporasi besar atau asing.

Contoh tambahan:

1. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah yang tersebar di seluruh Indonesia adalah bukti nyata amal usaha ekonomi berbasis filantropi Islam yang dikelola profesional, memberi layanan kesehatan terjangkau bagi rakyat.
2. Pesantren Sidogiri (berafiliasi NU) di Jawa Timur mengembangkan BMT (Baitul Maal wat Tamwil) yang kini menjadi salah satu lembaga keuangan mikro syariah terbesar di Indonesia, berawal dari inisiatif santri dan alumni.
3. Konflik dagang batik antara pedagang pribumi dan Tionghoa yang melatarbelakangi SDI menjadi pelajaran sejarah bahwa proteksi ekonomi rakyat kecil sudah menjadi perhatian sejak awal abad ke-20, jauh sebelum istilah "UMKM" atau "ekonomi kerakyatan" populer secara akademis.

---

Kesimpulan 

Sejarah peradaban ekonomi Nusantara memperlihatkan proses akulturasi yang panjang dan organik antara nilai adat lokal dan nilai-nilai Islam, bukan proses yang dipaksakan. Gotong royong yang menjadi identitas asli bangsa Indonesia menemukan pijakan teologisnya dalam konsep ta'awun, sementara ketimpangan ekonomi kolonial pada masa 1908–1945 justru menjadi pemicu kebangkitan kesadaran ekonomi umat Islam yang anti-riba dan pro-keadilan. Nilai tauhid turut memberi fondasi spiritual bagi semangat kebangsaan, karena keyakinan akan kesetaraan manusia di hadapan Allah menolak segala bentuk penindasan, termasuk penindasan ekonomi. Puncaknya, organisasi-organisasi Islam seperti Sarekat Dagang Islam, Muhammadiyah, dan NU menerjemahkan nilai-nilai tersebut ke dalam gerakan ekonomi nyata dan terlembaga, membentuk fondasi ekonomi kerakyatan yang hingga kini masih terasa dampaknya lewat lembaga zakat, koperasi syariah, dan BMT berbasis pesantren. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah di Indonesia bukan sekadar konsep teoretis-akademis, melainkan buah dari perjalanan sejarah panjang bangsa yang otentik dan membumi.

No	Kode Link	Judul Topik
1	00112	Agunan pada Perbankan Syariah
2	00021	Akad Hawalah pada Perbankan Syariah
3	00024	Akad Ijarah pada Perbankan Syariah
4	00028	Akad Istishna' pada Perbankan Syariah
5	00033	Akad Kafalah pada Perbankan Syariah
6	00035	Akad Mudharabah pada Perbankan Syariah
7	00051	Akad Murabahah pada Perbankan Syariah
8	00044	Akad Musyarakah pada Perbankan Syariah
9	00047	Akad Qardh pada Perbankan Syariah
10	00053	Akad Salam pada Perbankan Syariah
11	00056	Akad Sharf pada Perbankan Syariah
12	00059	Akad Wadiah pada Perbankan Syariah
13	00061	Akad Wakalah pada Perbankan Syariah
14	00117	Aset pada Perbankan Syariah
15	00118	Automatic Teller Machine (ATM) dalam Sistem Keuangan Islam
16	00579	Baitul Mal wa Tamwil (BMT): Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
17	00377	Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah
18	00369	Bank Sentral Perspektif Ekonomi Islam
19	00811	Bentuk Transaksi yang Dilarang dalam Sistem Ekonomi Islam
20	00373	Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) pada Perbankan Syariah
21	00378	Bunga Perspektif Sistem Ekonomi Islam
22	00380	Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Perbankan Syariah
23	00382	Cash Ratio pada Perbankan Syariah
24	00384	Corporate Social Responsibility (CSR) dalam Sistem Ekonomi Islam
25	00385	Cost to Income Ratio (CIR) pada Perbankan Syariah
26	00389	Current Account Saving Account (CASA) pada Perbankan Syariah
27	00390	Current Ratio pada Perbankan Syariah
28	00392	Dana Pihak Ketiga (DPK) pada Perbankan Syariah
29	00393	Dana Syirkah Temporer pada Perbankan Syariah
30	00395	Debt to Asset Ratio (DAR) pada Perbankan Syariah
31	00396	Debt to Equity Ratio (DER) pada Perbankan Syariah
32	00398	Denda: Konsep Ta’zir dalam Keuangan Islam
33	00403	Dewan Pengawas Syariah (DPS): Tata Kelola dan Kepatuhan Syariah
34	00409	Earning Per Share (EPS) pada Perbankan Syariah
35	00547	Ekonomi Keuangan Islam
36	00548	Ekonomi Keuangan Sosial Islam
37	00428	Ekonomi Pancasila Perpektif Islam
38	00799	Ekuitas pada Perbankan Syariah
39	00456	Environmental, Social, and Governance (ESG) Perspektif Ekonomi Islam
40	00458	Etika Bisnis Islam
41	00470	Fatwa dan Regulasi Industri Halal: Integrasi Fatwa ke Dalam Regulasi dan Tata Kelola Perbankan Syariah
42	00484	Filsafat Ilmu Ekonomi Islam
43	00485	Financial Distress dalam Sistem Keuangan Islam
44	00486	Financing to Deposit Ratio (FDR) pada Perbankan Syariah
45	00493	Garansi Bank Perspektif Ekonomi Islam
46	00495	Giro Wajib Minimum (GWM) pada Perbankan Syariah
47	00802	Good Corporate Governance (GCG) dalam Sistem Ekonomi Islam
48	00509	Harta dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
49	00510	Hedging Perspektif Ekonomi Islam
50	00516	Income Smoothing Perspektif Ekonomi Islam
51	00545	Indikator Kesehatan Perbankan Syariah
52	00549	Industri Keuangan Syariah
53	00524	Internet Banking dalam Sistem Perbankan Syariah
54	00529	Investasi Surat Berharga pada Perbankan Syariah
55	00535	Kartu Debit dalam Sistem Perbankan Islam
56	00536	Kartu Kredit dalam Sistem Perbankan Islam
57	00542	Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) pada Sistem Ekonomi Islam
58	00543	Kepemilikan dalam Islam: Kajian Turats dan Kontemporer
59	00559	Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) pada Perbankan Syariah
60	00552	Kinerja Karyawan Perspektif Ekonomi Islam
61	00553	Kliring dalam Sistem Perbankan Islam
62	00558	Koperasi Syariah: Manajemen dan Pemberdayaan Ekonomi Umat
63	00560	Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Syariah: Konsep, Akad, dan Implementasi
64	00561	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah dalam Pemberdayaan Masyarakat
65	00562	Laba Bersih pada Perbankan Syariah
66	00564	Lembaga Keuangan Mikro Syariah
67	00565	Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non-Bank
68	00566	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Sistem Ekonomi Islam
69	00567	Letter of Credit (L/C) Perspektif Ekonomi Islam
70	00568	Liabilitas pada Perbankan Syariah
71	00571	Loyalitas Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
72	00578	Makroekonomi Islam: dan Dinamika Ekonomi Global
73	00001	Manajemen Risiko Hukum pada Ekonomi Islam
74	00002	Manajemen Risiko Imbal Hasil pada Ekonomi Islam
75	00003	Manajemen Risiko Investasi pada Ekonomi Islam
76	00006	Manajemen Risiko Kepatuhan pada Ekonomi Islam
77	00806	Manajemen Risiko Likuiditas pada Ekonomi Islam
78	00004	Manajemen Risiko Nilai Tukar pada Ekonomi Islam
79	00807	Manajemen Risiko Operasional pada Ekonomi Islam
80	00808	Manajemen Risiko Pasar pada Ekonomi Islam
81	00005	Manajemen Risiko Pembiayaan pada Sistem Ekonomi Islam
82	00007	Manajemen Risiko Reputasi pada Sistem Ekonomi Islam
83	00008	Manajemen Risiko Stratejik pada Sistem Ekonomi Islam
84	00795	Manajemen ZISWAF pada Lembaga Keuangan Syariah
85	00581	Maqashid Syariah dalam Ekonomi Islam
86	00617	Merger pada Perbankan Syariah
87	00014	Metodologi Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Ekonomi
88	00015	Metodologi Penelitian Kuantitatif Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
89	00016	Metodologi Penelitian Mixed Methods dalam Bidang Ilmu Ekonomi: Kajian Komprehensif
90	00017	Mikroekonomi dalam Sistem Ekonomi Islam: Kajian Komprehensif atas Landasan Epistemologis, Konsep Inti, dan Implementasi Kelembagaan
91	00618	Minat Konsumen Perspektif Ekonomi Islam
92	00619	Mobile Banking dalam Sistem Perbankan Islam
93	00622	Moral Hazard Perspektif Ekonomi Islam
94	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
95	00624	Net Imbalan (NI) pada Perbankan Syariah
96	00650	Net Operating Margin (NOM) pada Perbankan Syariah
97	00625	Net Profit Margin (NPM) pada Perbankan Syariah
98	00626	Net Stable Funding Ratio (NSFR) pada Perbankan Syariah
99	00627	Non-Performing Financing (NPF) pada Perbankan Syariah
100	00630	Otoritas Jasa Keuangan (OJK): Pengawasan Industri Keuangan Islam
101	00644	Pembiayaan dalam Sistem Ekonomi Islam
102	00651	Perbankan Syariah: Manajemen Operasional dan Ketahanan
103	00652	Perbankan Syariah: Peluang Pengembangannya
104	00653	Perbankan Syariah: Pembiayaan Sektor Produktif dan Industri Halal
105	00654	Perbankan Syariah: Strategi Pendanaan dan Diversifikasi Produk
106	00655	Perbankan Syariah: Tantangan Pengembangannya
107	00656	Perbankan Syariah: Teori, Praktik, dan Regulasi
108	00658	Perilaku Konsumen dalam Sistem Ekonomi Islam
109	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
110	00666	Posisi Devisa Neto (PDN) pada Perbankan Syariah
111	00667	Price To Book Value (PBV) pada Perbankan Syariah
112	00668	Price To Earning Ratio (PER) pada Perbankan Syariah
113	00796	Produk Deposito pada Perbankan Syariah
114	00494	Produk Giro pada Perbankan Syariah
115	00669	Produk Jasa (Layanan) pada Perbankan Syariah
116	00671	Produk Penghimpunan Dana (Simpanan) pada Perbankan Syariah
117	00670	Produk Penyaluran Dana (Pembiayaan) pada Perbankan Syariah
118	00674	Quick Ratio pada Perbankan Syariah
119	00675	Rasio Likuiditas dalam Sistem Keuangan Islam
120	00676	Rasio Profitabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
121	00677	Rasio Solvabilitas dalam Sistem Keuangan Islam
122	00681	Return On Assets (ROA) pada Perbankan Syariah
123	00682	Return On Equity (ROE) pada Perbankan Syariah
124	00684	Riba Perspektif Ekonomi Islam
125	00685	Safe Deposit Box pada Perbankan Islam
126	00101	Sistem Ekonomi Adam Smith (Klasik) menurut Islam
127	00098	Sistem Ekonomi Kapitalis/Liberal menurut Islam
128	00099	Sistem Ekonomi Keynesian menurut Islam
129	00691	Sistem Ekonomi Neo-Klasik menurut Islam
130	00103	Sistem Ekonomi Pancasila menurut Islam
131	00100	Sistem Ekonomi Skolastik menurut Islam
132	00102	Sistem Ekonomi Sosialis menurut Islam
133	00629	Sistem Operasional Bank Syariah
134	00726	Subrogasi dalam Sistem Keuangan Islam
135	00704	Sumber Daya Manusia (SDM) Perspektif Ekonomi Islam
136	00737	Transaksi dalam Sistem Ekonomi Islam
137	00738	Uang Perspektif Ekonomi Islam
138	00747	Unit Usaha Syariah (UUS)
139	00766	Wealth Management Perspektif Ekonomi Islam